Belanja Jatim Tembus Rp32,9 Triliun, Khofifah: Bukan Sekadar Angka
- Belanja daerah Jawa Timur naik fantastis hampir Rp3 triliun, dari Rp30,22 triliun menjadi Rp32,99 triliun.
- Alokasi pendidikan dan kesehatan memakan porsi 55,26 persen dari total belanja daerah, angka yang jarang ditemui di provinsi lain.
- Jatim juga kembali menegaskan diri sebagai lumbung padi nasional dengan produksi gabah melesat hingga 11,316 juta ton.
Surabaya, IDN Times - Jawa Timur kian agresif menggenjot pembangunan. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bersama pimpinan DPRD Jatim resmi menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2025.
Yang mencuri perhatian, belanja daerah naik fantastis hampir Rp3 triliun—dari Rp30,22 triliun menjadi Rp32,99 triliun. Sementara pendapatan daerah juga naik dari Rp28,44 triliun menjadi Rp28,59 triliun berkat optimalisasi pendapatan asli daerah dan penyesuaian transfer pusat.
Khofifah menegaskan lonjakan belanja daerah ini sepenuhnya diarahkan untuk kebutuhan mendasar rakyat. “Penambahan alokasi belanja ini kami arahkan pada sektor-sektor yang memberi dampak langsung pada kesejahteraan masyarakat, termasuk layanan pendidikan, kesehatan, dan pengembangan ekonomi kerakyatan,” ujarnya.
Bahkan, alokasi pendidikan dan kesehatan memakan porsi 55,26 persen dari total belanja daerah, angka yang jarang ditemui di provinsi lain. “Komitmen kita semua luar biasa bahwa pelayanan dasar harus kita tingkatkan. Kalau 32,8 persen untuk pendidikan, 22,46 persen untuk kesehatan maka ini sebetulnya sudah masuk pada angka 55,26 persen,” ungkapnya.
Khofifah juga memastikan program pengentasan kemiskinan makin tepat sasaran. “Sasaran pengentasan kemiskinan hari ini kemungkinan salah sasarannya sudah sangat kecil karena semua sudah berangkat dari DTSEN, yang menyasar khususnya pada desil 1 dan 2,” tambahnya.
Tak hanya itu, Jatim juga kembali menegaskan diri sebagai lumbung padi nasional. Dengan luas tambah tanam (LTT) mencapai 1,485 juta hektare—tertinggi di Indonesia—produksi gabah Jatim pun melesat hingga 11,316 juta ton. “Sejak tahun 2020 produksi padi Jatim tertinggi diantara semua provinsi,” jelas Khofifah.
Dari sisi serapan anggaran, Jatim juga tampil sebagai provinsi dengan kinerja terbaik kedua secara nasional. “LRA kita berdasarkan rilis Kemendagri tanggal 5 September adalah 57,10 persen. Rata-rata provinsi 46,36 persen dan Jatim sudah mencapai 57,10 persen,” katanya.
Di balik capaian itu, Khofifah menyampaikan apresiasi atas kerja sama eksekutif dan legislatif. “Terima kasih kepada pimpinan dan anggota DPRD Jatim yang telah bekerja sama dengan baik. Semoga keputusan ini membawa manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Jawa Timur,” katanya.
“P-APBD 2025 ini bukan sekadar angka-angka, melainkan amanah untuk memperkuat kualitas hidup masyarakat. Kami berkomitmen agar setiap rupiah yang dialokasikan benar-benar menghadirkan manfaat nyata bagi rakyat Jatim,” pungkasnya.
