Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
For
You

RAPBD Jatim 2026 Tembus Rp28,2 T, Khofifah: Defisit Rp994 M Tertutup

Khofifah Jadi Sorotan: Dari Krisis Campak hingga Viral #JatimBaikBaikSaja
Khofifah Jadi Sorotan: Dari Krisis Campak hingga Viral #JatimBaikBaikSaja
Intinya sih...
  • RAPBD Jatim 2026 disodorkan senilai Rp28,26 triliun oleh Pemprov Jatim.
  • Pendapatan daerah tahun depan bersumber dari PAD, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.
  • Defisit sebesar Rp994,016 miliar ditutup dengan strategi pembiayaan daerah yang solid.
Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Surabaya, IDN Times - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim) resmi menyodorkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2026 senilai Rp28,26 triliun. Nota keuangan disampaikan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa.

Khofifah mengatakan bahwa pendapatan daerah tahun depan bersumber dari tiga komponen utama. “Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditargetkan sebesar Rp17,24 triliun, pendapatan transfer sebesar Rp10,99 triliun, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp28,15 miliar,” ujarnya.

Namun, angka belanja daerah diproyeksikan jauh lebih besar. Belanja Jatim 2026 digeber hingga Rp29,25 triliun, mencakup belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, hingga belanja transfer.

“Anggaran belanja diarahkan untuk mendukung pelaksanaan program prioritas dan menstimulus Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi, sebagaimana tercantum dalam RKPD, KUA, serta PPAS 2026,” terang Khofifah.

Kesenjangan antara pendapatan dan belanja pun menghadirkan defisit sebesar Rp994,016 miliar. Tetapi Khofifah memastikan tak ada yang perlu dikhawatirkan. Defisit itu ditutup dengan strategi pembiayaan daerah yang solid.

Khofifah mengungkapkan sumber penutup defisit berasal dari estimasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) 2025 sebesar Rp1,00 triliun. “Setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan sebesar Rp9,17 miliar, maka pembiayaan neto dapat menutup defisit,” terangnya.

Adapun pengeluaran pembiayaan diprioritaskan untuk pembayaran cicilan pokok utang kepada PT SMI, yang sebelumnya digunakan dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) akibat pandemik COVID-19.

Dengan komposisi itu, Khofifah menegaskan RAPBD 2026 bukan sekadar dokumen keuangan, tetapi instrumen penting untuk menjaga stabilitas fiskal sekaligus menggerakkan prioritas pembangunan Jatim.

Share
Editor’s Picks
Topics
Editorial Team
Faiz Nashrillah
EditorFaiz Nashrillah
Follow Us

Latest News Jawa Timur

See More

Bos TKI Ilegal Malang Divonis Ringan, Serikat Buruh Kecewa

11 Sep 2025, 21:42 WIBNews