Evaluasi MBG, SPPG Ditutup dan 2 Lab Uji Air Siap untuk Percepat SLHS
- Pemerintah Provinsi Jawa Timur menutup sementara Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk evaluasi terkait kasus keracunan makanan peserta program Makan Bergizi Gratis (MBG).
- Pemprov Jatim fokus mempercepat penerbitan Sertifikat Laik Higienis dan Sanitasi (SLHS) dengan menyiapkan 2 laboratorium uji air untuk membantu percepatan penerbitan SLHS.
- Dinas Kesehatan Jatim tengah menyiapkan standar operasional bagi petugas penjamah makanan, serta mengkaji ulang seluruh aspek teknis MBG untuk memastikan keamanan dan higienitas.
Surabaya, IDN Times - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim) merespons kasus keracunan makanan yang menimpa sejumlah peserta program Makan Bergizi Gratis (MBG) di beberapa daerah. Wakil Gubernur (Wagub) Jatim, Emil Elestianto Dardak menegaskan, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) terkait saat ini ditutup sementara.
"SPPG yang terindikasi kami tutup sementara untuk evaluasi. Ini juga untuk memastikan keamanannya," ujar Emil.
Emil yang juga Ketua Satgas MBG Jatim menyebutkan bahwa Pemprov kini fokus mempercepat penerbitan Sertifikat Laik Higienis dan Sanitasi (SLHS) sebagai jaminan keamanan pangan di lapangan. Dua persoalan utama menjadi perhatian, uji kualitas air dan sertifikasi petugas penjamah makanan.
"Tantangan di lapangan adalah lamanya proses uji air dan belum adanya standar penjamah makanan yang baku. Karena itu, Pemprov menyiapkan dua laboratorium uji air milik Dinas Kelautan dan Perikanan Jatim untuk membantu percepatan penerbitan SLHS,” jelas Emil.
Langkah ini diambil agar SPPG tidak terkendala waktu panjang saat menunggu hasil uji laboratorium. "Kami ingin SPPG bisa beroperasi lagi setelah benar-benar memenuhi standar higienis dan keamanan pangan,” imbuhnya.
Sementara itu, Dinas Kesehatan (Dinkes) Jatim tengah menyiapkan standar operasional bagi petugas penjamah makanan, agar setiap tahapan produksi makanan MBG memiliki jaminan kebersihan dan keamanan. Emil menyebutkan, modelnya bisa menyerupai kader posyandu, yang terdaftar dan terlatih secara resmi.
Selain faktor higienitas, Emil menyoroti potensi persoalan limbah sisa bahan MBG yang kini mulai menumpuk di sejumlah titik produksi. "Kita juga harus pikirkan pengelolaan limbahnya. Jangan sampai limbah bahan makanan menjadi masalah baru," tegas Emil.
Pemprov berjanji akan mengkaji ulang seluruh aspek teknis MBG, mulai dari pengadaan bahan, distribusi, hingga proses pengolahan makanan di SPPG. "Program Makan Bergizi Gratis adalah program strategis yang harus dikawal ketat. Kita pastikan aman, higienis, dan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat,” pungkas Emil.
