Surabaya, IDN Times – Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) di Jawa Timur masih jauh dari target. Memasuki awal Juli 2026, capaian pendataan baru menyentuh sekitar 20 persen, padahal seluruh proses ditargetkan rampung pada akhir Agustus 2026. Salah satu kendala utama yang dihadapi petugas di lapangan adalah masih adanya warga yang menolak didata atau enggan memberikan informasi.
Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Timur, Adhy Karyono mengakui masih ditemukan sejumlah warga yang menolak didata. Menurutnya, kondisi itu dipicu minimnya pemahaman masyarakat mengenai tujuan sensus. Pemerintah daerah hingga tingkat desa diminta aktif memberikan edukasi kepada warga.
"Setiap pemda, mulai kabupaten, camat hingga lurah, harus turun tangan membantu meyakinkan warga. Kalau warga menolak, mereka sendiri yang akan merasa rugi, terutama UMKM atau warga yang masuk desil I," ujarnya, Rabu (1/7/2026).
Adhy menegaskan, masyarakat yang tidak masuk dalam basis data pemerintah akibat menolak pendataan berpotensi tidak terakomodasi dalam berbagai program bantuan. "Kalau tidak terdata, otomatis mereka tidak bisa menerima bantuan sosial dari pemerintah dalam berbagai bentuk. Karena itu, masyarakat harus bersedia didata dan memberikan keterangan yang jujur," tegas Adhy.
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Jatim, Herum Fajarwati mengatakan, penolakan saat petugas pertama kali datang merupakan tantangan yang kerap ditemui di lapangan. Meski begitu, sebagian besar warga akhirnya bersedia memberikan data setelah mendapat penjelasan mengenai tujuan sensus.
"Masyarakat sangat beragam dalam merespons. Ada yang curiga di awal, tetapi setelah kami berikan penjelasan detail, mereka akhirnya bersedia didata," ungjapnya.
Selain penolakan, BPS juga menemukan tantangan berupa ketidakjujuran sebagian responden. Ada warga yang diduga menyembunyikan kondisi ekonomi maupun aset dengan harapan bisa memperoleh bantuan pemerintah.
Herum menegaskan, keberhasilan Sensus Ekonomi sangat bergantung pada keterbukaan masyarakat dalam memberikan informasi yang benar. Menurutnya, data yang akurat akan menentukan ketepatan berbagai kebijakan pemerintah di bidang ekonomi dan perlindungan sosial.