BBM Naik, DLH Kota Malang Kurangi Mobilitas Kendaraan Sampah
- Kenaikan harga BBM non-subsidi membuat DLH Kota Malang harus mengurangi ritase kendaraan pengangkut sampah demi efisiensi operasional.
- Anggaran BBM DLH melonjak dari Rp600 juta menjadi Rp1,2 miliar per bulan, memaksa pemangkasan anggaran operasional dan kendaraan dinas hingga 50 persen.
- DLH mengusulkan tambahan anggaran Rp8 miliar melalui PAK 2026 agar layanan kebersihan tetap berjalan optimal hingga akhir tahun.
1. DLH Kota Malang menyebut ada 50 kendaraan milik DLH yang tidak menggunakan solar bersubsidi
Pelaksana Harian (Plh) Kepala DLH Kota Malang, Gamaliel Raymond Matondang membenarkan jika mereka harus melakukan efisiensi sejak kenaikan harga BBM terutama jenis Dexlite dan Permina Dex. Pasalnya ia menjelaskan ada 50 kendaraan yang menggunakan solar non-subsidi di antaranya truk tanki penyiram tanaman di taman, truk skylift pemangkas pohon, ekskavator, dan buldoser di TPA Supiturang.
"Jadi yang masih menggunakan Biosolar hanya 48 kendaraan pengangkut (sampah). Sehingga memang anggaran yang harusnya bisa digunakan sampai Oktober (2026), sekarang hanya hisa bertahan sampai akhir Juni (2026). Sehingga memang diperlukan efisiensi agar pelayanan tetap berjalan maksimal," terangnya pada Rabu (1/6/2026).
2. DLH ungkap anggaran untuk BBM naik kebih dari 2 kali lipat
Gamaliel menjelaskan jika awalnya anggaran untuk BBM hanya sekitar Rp600 juta per bulan. Tapi sejak BBM non-subsidi meroket sejak Mei 2026, kebutuhan untuk BBM di DLH Kota Malang mencapai Rp1,2 miliar per bulan. Oleh karena itu, pihaknya memutuskan untuk melakukan kebijakan dengan memangkas anggaran operasional sebesar 20 persen dari bidang lain. Kemudian juga memangkas anggaran untuk kendaraan dinas roda 2 dan roda 4 sebesar 50 persen untuk bulan Agustus 2026.
"Semua kita fokusnya untuk mendukung operasional bidang Ruang Terbuka Hijau dan UPT (Unit Pelaksa Teknis) di TPA Supiturang. Kemudian ritase kendaraan pengangkut sampah juga dikurangi dari yang awalnya 4 kali ritase menjadi 3 kali, tapi kita tambah volume sampah yang diangkut," bebernya.
3. DLH Kota Malang juga usulkan kenaikan anggaran lewat PAK 2026
Lebih lanjut, Gamaliel juga mengatakan jika pihaknya juga telah mengusulkan kenaikan anggaran pada Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) 2026. DLH Kota Malang mengusulkan kenaikan anggaran sebesar Rp8 miliar, menurutnya idealnya DLH Kota Malang membutuhkan alokasi anggaran Rp16 miliar dari APBD Kota Malang.
"Alokasi APBD kita pada 2026 ini hanya Rp8 miliar, jadi kalau PAK disetujui maka akan aman sampai bulan Desember. Tapi kita memastikan pelayanan yang tahun ini akan aman meskipun ada efisiensi, tidak ada penurunan layanan pengakutan sampah," pungkasnya.
