Harga Anjlok, Peternak Protes dengan Bagi-bagi Telur di DPRD Jatim
- Peternak yang tergabung dalam PATERAIN menggelar aksi bagi-bagi telur di DPRD Jatim sebagai protes atas anjloknya harga telur dari Rp22-23 ribu menjadi Rp16 ribu per kilogram.
- Penurunan harga disebabkan over populasi ayam petelur dan ketidakseimbangan antara suplai serta permintaan, sementara harga pakan terus naik sehingga menekan usaha peternak rakyat.
- Massa aksi menuntut penegakan harga acuan pembelian, transparansi harga pakan, perlindungan usaha peternak rakyat, peningkatan serapan telur oleh pemerintah, dan penguatan ketahanan pangan berbasis peternakan rakyat.
- Peternak yang tergabung dalam PATERAIN menggelar aksi bagi-bagi telur di DPRD Jatim sebagai protes atas anjloknya harga telur dari Rp22-24 ribu menjadi Rp16 ribu per kilogram.
- Penurunan harga disebabkan over populasi ayam petelur dan kenaikan harga pakan, membuat peternak rakyat merugi hingga ratusan ribu rupiah setiap hari.
- Massa aksi menuntut penegakan harga acuan pembelian, transparansi harga pakan, serta perlindungan usaha peternak rakyat agar tidak kalah bersaing dengan korporasi besar.
Surabaya, IDN Times - Sejumlah peternak ayam petelur yang tergabung dalam Paguyuban Ternak Rakyat Indonesia (PATERAIN) menggelar aksi bagi-bagi telur di depan kantor DPRD Provinsi Jawa Timur, Senin (29/6/2026). Aksi tersebut sebagai bentuk protes anjloknya harga telur.
Salah satu peternakan asal Bojonegoro yang ikut dalam aksi ini, Isbandi mengatakan, harga telur di tingkat peternak kini Rp16 ribu. Harga tersebut turun drastis dari biasanya Rp22-24 ribu.
"Per kilogramnya kita rugi Rp7 ribu, setiap hari rata-rata panen telur itu 57-60 kilogram, kita rugi bisa sampai Rp400 Ribu" ujarnya.
Anjloknya harga telur ini sudah terjadi sejak tiga bulan terakhir. Peternak menyebut, penurunan terjadi karena terjadinya over populasi, yang menyebabkan suplai telur meningkat sehingga penyerapannya pun tak maksimal.
"Kalau berdasarkan harga acuan pemerintah (HAP) telur di tingkat peternak itu sebesar Rp26.500," ucapnya.
Ketua PATERAIN, Nur Muhammad Ali mengatakan, kondisi usaha peternakan ayam petelur rakyat saat ini sedang menghadapi tekanan yang sangat berat. Disamping harga telur yang turun, harga pakan terus mengalami kenaikan. Masifnya pengembangan peternakan layer skala besar ini bukan lawan yang seimbang bagi peternak rakyat. Hal ini juga menjadi salah satu penyebab terjadinya over supply karena over populasi.
"Kondisi tersebut mengakibatkan semakin tidak seimbangnya antara supply dan demand sehingga harga telur jatuh yang berpotensi mengancam keberlangsungan peternakan rakyat," ucapnya.
Berdasarkan hal tersebut, massa aksi menyampaikan tiga tuntutan.
1. Penegakan Harga Acuan Pembelian (HAP)
Meminta pemerintah melalui Satgas Pangan Polri melakukan langkah nyata agar harga telur di tingkat peternak membaik sesuai surat edaran yang telah di terbitkan BAPANAS No.285/TS.02.02/K/2026 ,Tgl 09 Juni 2026 guna menjaga stabilitas harga dan melindungi peternak.
2. Transparansi Harga Pakan
Meminta adanya keterbukaan informasi mengenai :
a. Harga bahan baku pakan impor.
b. Mekanisme pembentukan harga pakan jadi.
c. Data impor bahan baku pakan.
b. Distribusi bahan baku dan pakan kepada peternak.
Karena hingga saat ini peternak kecil hanya menjadi obyek penerima kenaikan harga pakan tanpa mengetahui dasar kenaikan dengan jelas.
3. Perlindungan Usaha Peternak Rakyat
a. Meminta DPRD Jawa Timur ikut memperjuangkan perlindungan usaha peternakan rakyat baik dari Monopoli korporasi Besar,Hak atas Pakan Murah,Telur Sebagai Pangan Pokok sebagaimana amanat UUD 1945 Pasal 33 tentang sistem ekonomi Indonesia harus berbasis kekeluargaan, bukan kapitalisme murni yang membiarkan peternak kecil kalah telak dari korporasi raksasa.
b. Meminta pemerintah secepatnya mentapkan budidaya ayam ras petelur dalam Daftar Negatif Investasi (Investment Negative List) dan membatasi izin dan populasi budidaya ayam ras petelur, sesuai dengan surat Permohonan KEMENTAN No.B-132/PP.220.M/06/2026 Tgl.09 Juni 2026. Perlu pengaturan yg lebih tegas agar pemodal besar tidak melakukan ekspansi berlebihan pada sektor budidaya unggas. Agar tercipta iklim usaha yg lebih berkeadilan.
c. Penghapusan Permentan 10 tahun 2024 pasal 24 huruf c yang berbunyi “paling tinggi 2% produksi DOC final stock (FS) dari pelaku usaha integrasi dan pembibitan parent stock (PS) dialokasikan untuk kepentingan sendiri dan atau peternak mitra guna pemenuhan kebutuhan dalam negeri”. Kembalikan budidaya pada peternak rakyat.
4. Peningkatan Serapan Telur Peternak Rakyat
Mendorong Pemerintah untuk memperluas penyerapan telur Peternak Rakyat dalam semua program pemerintah.
5. Menjaga Ketahanan Pangan Berbasis Peternakan Rakyat
Keberlangsuangan usaha peternak rakyat merupakan bagian penting dari ketahanan pangan nasional dan tidak hanya diukur dari tersedianya pangan hari ini, tetapi juga dari kemampuan peternak rakyat untuk terus bertahan dan berproduksi. Apabila peternak rakyat terus mengalami kerugian dan berhenti berusaha, tetu akan mempengaruhi ketahanan pangan nasional.
