Sensus Ekonomi Jatim Baru Capai 10 Persen, Target Rampung Agustus
- BPS Jawa Timur baru menyelesaikan sekitar 10 persen pendataan Sensus Ekonomi 2026 sejak dimulai 15 Juni, dengan target rampung pada akhir Agustus mendatang.
- Sebanyak 41.538 petugas diterjunkan ke seluruh kabupaten dan kota untuk melakukan pendataan door to door terhadap aktivitas usaha nonpertanian di Jawa Timur.
- Gubernur Khofifah menekankan pentingnya data akurat dari sensus ekonomi sebagai dasar kebijakan pemerintah dan penyaluran bantuan sosial yang tepat sasaran.
Surabaya, IDN Times - Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur (Jatim) baru menyelesaikan sekitar 10 persen pendataan Sensus Ekonomi 2026 sejak dimulai pada 15 Juni lalu. Dengan waktu yang tersisa hingga akhir Agustus, BPS kini mengandalkan partisipasi masyarakat agar target pendataan terhadap seluruh aktivitas usaha nonpertanian dapat tercapai tepat waktu.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPS Jatim, Herum Fajarwati mengatakan, progres tersebut masih sesuai dengan tahapan pelaksanaan sensus. Sebanyak 41.538 petugas telah diterjunkan ke seluruh kabupaten/kota untuk melakukan pendataan secara door to door.
"Sejak tanggal 15 Juni hingga hari ini, sekitar 10 persen yang sudah kami data untuk total se-Provinsi Jawa Timur. Insyaallah sampai akhir Agustus nanti bisa kita selesaikan," ujarnya usai melakukan Sensus Ekonomi di rumah Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa, Kamis (25/6/2026).
Herum mengungkap, Kabupaten Malang menjadi daerah dengan jumlah petugas sensus terbanyak. Sementara di Kota Surabaya, sebanyak 1.980 petugas diterjunkan untuk mendata pelaku usaha.
Di tengah proses pendataan tersebut, Gubernur Khofifah turut mengikuti Sensus Ekonomi di kediamannya di Jemursari, Surabaya. Pendataan dilakukan langsung oleh petugas BPS sebagai bentuk dukungan terhadap agenda nasional yang digelar setiap 10 tahun sekali itu.
Khofifah mengatakan, kualitas kebijakan pemerintah sangat bergantung pada akurasi data yang dihimpun melalui sensus. Karena itu, ia mengajak masyarakat memberikan informasi yang benar, lengkap, dan jujur kepada petugas.
"Sensus ekonomi ini dilaksanakan 10 tahun sekali untuk memotret kondisi perekonomian masyarakat. Data yang valid dan akurat menjadi kunci dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi pembangunan," jelasnya.
Ia menambahkan, data yang berkualitas juga akan menentukan ketepatan berbagai program pemerintah, termasuk penyaluran bantuan sosial agar terhindar dari kesalahan sasaran.
"Kalau kita ingin data bansos valid dan tidak terjadi inclusion error maupun exclusion error, salah satu pintu masuknya melalui Sensus Ekonomi ini," kata Khofifah.
Sensus Ekonomi 2026 berlangsung hingga 31 Agustus 2026 dengan metode pendataan dari rumah ke rumah. Pendataan menyasar seluruh aktivitas usaha nonpertanian untuk menghasilkan gambaran menyeluruh mengenai struktur dan perkembangan ekonomi di Jatim maupun nasional.
