14 Tuntutan Mahasiswa pada Demo di Gedung DPRD Kota Malang
Malang, IDN Times - Massa aksi demonstrasi di Gedung DPRD Kota Malang pada Selasa (18/2/2025) memprotes kebijakan efisiensi yang dilakukan Presiden Republik Indonesia (RI), Prabowo Subianto. Mereka menilai efisiensi yang disebabkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak sepadan dengan sektor pendidikan yang jadi korban efisiensi.
Salah seorang massa aksi, Daniel Siagian, menyampaikan mereka menyuarakan 14 tuntutan pada pemerintah. Keempatbelas tuntutan ini di antaranya adalah Cabut Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang tidak berpihak terhadap rakyat. Prioritaskan Anggaran Pendidikan agar sesuai dengan Amanat Konstitusi. Prioritaskan Anggaran Kesehatan dengan tidak memotong Anggaran Kesehatan. Menuntut Pemerintah hentikan program Makan Bergizi Gratis, karena tidak tepat sasaran dan Memberatkan Anggaran. Hentikan Militerisasi dan Represifitas Aparat serta tolak revisi Undang-undang TNI/Polri.
Hentikan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang membuat sengsara Rakyat dan Lingkungan serta cabut Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2021. Usut Tuntas Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) masa lalu dan masa kini, Adili Pelaku Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dan negara wajib menjamin hak Rakyat. Tetapkan Tragedi Kanjuruhan dan Pembunuhan Munir sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia berat dan penuhi hak korban serta hak keluarga korban. Hapuskan kebijakan diskriminatif terhadap perempuan dan kelompok rentan. Tolak Revisi Rancangan Undang-undang (RUU) Pertambangan Mineral dan Batu Bara (minerba).
Berikan Perlindungan dan Jaminan Pegawai dan Pekerja serta Hentikan Politik Upah Murah. Tangkap dan Miskinkan Koruptor dan Sahkan Undang-Undang Perampasan Aset. Rampingkan Kabinet Gemuk dan Revisi UU Kementerian demi Efisiensi Anggaran Sejati. Hentikan Liberalisasi Agraria dan wujudkan Reforma Agraria sejati serta Sahkan Rancangan Undang-undang Masyarakat Hukum Adat.
"Teman-teman ini sampai saat ini masih menunggu seluruh perwakilan fraksi menandatangani tuntutan kami. Kami tidak mau kalau tidak lengkap semua perwakilan fraksi," pungkasnya.
