Sekolah Rakyat Jatim Dikebut, Tapi Progres Masih Timpang
- Pembangunan proyek Sekolah Rakyat di Jawa Timur menunjukkan progres beragam, dengan Surabaya mencapai 45 persen dan Sampang sekitar 40 persen, namun Nganjuk tertinggal di angka 15 persen.
- Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menyoroti lemahnya pengawasan serta respons tim lapangan, bahkan muncul dugaan praktik tidak wajar antara penyedia jasa dan pengawas meski belum terbukti.
- Proyek prioritas Presiden Prabowo ini ditargetkan rampung Juni 2026 agar siswa bisa masuk Juli, namun kontrak berakhir 23 Juli sehingga perlu percepatan dan penambahan tenaga kerja.
Surabaya, IDN Times - Progres pembangunan proyek Sekolah Rakyat di Jawa Timur terus menunjukkan perkembangan, meski masih diwarnai ketimpangan capaian antar daerah. Dari hasil pantauan terbaru di kawasan Kedung Cowek, Surabaya, progres pembangunan disebut telah mencapai sekitar 45 persen.
Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, menilai secara umum pengerjaan proyek berjalan baik. Ia menyebut kualitas pekerjaan yang ditangani oleh kontraktor seperti Waskita Karya dan CAG tergolong memuaskan.
“Yang saya lihat sudah top. Secara keseluruhan bagus,” ujarnya saat di Surabaya, Minggu (12/4/2026).
Selain Surabaya, progres di wilayah lain seperti Sampang juga menunjukkan tren positif dengan capaian mendekati 40 persen. Proyek di Sampang bahkan berdiri di atas lahan lebih luas, yakni sekitar 8 hektare, sementara di Kedung Cowek mencapai 6,2 hektare.
Meski demikian, Dody mengakui masih terdapat sejumlah titik yang tertinggal. Jombang disebut sedikit mengalami keterlambatan, namun masih dalam batas wajar. Kondisi paling mencolok terjadi di Nganjuk yang progresnya baru sekitar 15 persen.
Ia menyoroti lemahnya respons tim di lapangan dalam mengejar ketertinggalan. Alih-alih menghadirkan solusi percepatan, ia menemukan kecenderungan pembiaran dengan berbagai alasan.
“Yang saya tidak suka, saat saya datang justru diberi alasan kenapa tertinggal, bukan solusi untuk mengejar,” tegasnya.
Dody juga mengungkap adanya rumor terkait dugaan praktik tidak wajar antara penyedia jasa dan tim pengawas, meski belum dapat dibuktikan. Namun, ia menegaskan fakta di lapangan menunjukkan minimnya pengawasan, arahan, dan bimbingan terhadap pelaksanaan proyek.
“Pengawasan dari kami ke penyedia jasa itu sangat minim. Itu yang saya temukan,” katanya.
Ia menegaskan proyek Sekolah Rakyat merupakan program prioritas Presiden Prabowo Subianto yang ditujukan untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem melalui akses pendidikan yang layak. Karena itu, target penyelesaian proyek menjadi krusial.
Pemerintah menargetkan pembangunan rampung pada Juni 2026 agar siswa sudah bisa menempati fasilitas baru pada Juli. Namun, ia mengaku menemukan fakta bahwa kontrak proyek justru berakhir pada 23 Juli, sehingga berpotensi mengganggu target tersebut.
“Harusnya Juni selesai, Juli anak-anak sudah masuk. Tapi kontraknya malah berakhir 23 Juli,” katanya.
Dengan sisa waktu yang ada, Dody menegaskan perlunya langkah percepatan konkret, termasuk penambahan tenaga kerja dalam jumlah signifikan. Ia menilai upaya yang dilakukan saat ini belum cukup untuk mengejar target.
Ia juga memastikan akan memperketat pengawasan, bahkan siap turun langsung melakukan pengendalian teknis di lapangan untuk memastikan proyek berjalan sesuai rencana.
Meski demikian, untuk proyek di Surabaya, ia optimistis pembangunan dapat selesai tepat waktu sebelum 20 Juni 2026. “Selesai sesuai target. Mudah-mudahan sebelum 20 Juni,” pungkasnya.
