Meski Luas Hutan Jatim Terbatas tapi Sumbang Hasil Kayu Terbesar Kedua
- Sektor kehutanan Jawa Timur kini jadi penyumbang PDB terbesar kedua nasional meski luas hutannya hanya sekitar 1,36 juta hektar atau kurang dari 30 persen wilayah provinsi.
- Industri pengolahan kayu di Jatim mencapai 1.322 unit dengan produksi utama berasal dari hutan rakyat sekitar 3,5–4 juta meter kubik per tahun, melampaui hasil hutan negara.
- Dishut Jatim mendorong digitalisasi tata kelola dan percepatan sertifikasi lahan bersama UGM untuk memenuhi standar ekspor Uni Eropa serta menjaga tutupan hutan sesuai ketentuan.
Surabaya, IDN Times – Dinas Kehutanan Jatim mencatat, kontribusi sektor kehutanan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB/GDP) Jawa Timur kini menempati posisi terbesar kedua di Indonesia, tepat di bawah Provinsi Riau. Meskipun luasan lahan hutan di Jatim tak seberapa luas.
Kepala Dinas Kehutanan Jawa Timur, Jumadi, mengungkapkan bahwa kunci keberhasilan ini terletak pada ekosistem sekitar tersebut. Pemerintah terus melakukan upaya hilirisasi untuk meningkatkan produksi sektor kehutanan.
"Di Jawa Timur sebenarnya kita tidak punya banyak hutan. Luas hutan kita hanya 1.361.142 hektar, tidak sampai 30 persen kalau mengacu pada Undang-Undang Cipta Kerja. Tetapi, kita mampu mengolahnya dengan sangat baik," ujar Jumadi saat sambutan di Acara Forestry and Woodworking Machinery (Indowood) Expo di Grand City, Surabaya.
Saat ini, geliat industri pengolahan kayu di Jawa Timur sangat masif dengan beroperasinya 1.322 unit industri kayu. Menariknya, pasokan bahan baku kini justru didominasi oleh hasil hutan rakyat, mengalahkan produksi dari kawasan hutan negara.
"Industri kita cukup banyak, Kayu kita 1322 unit yang ada di Jawa Timur. Kemudian produksi kayu kita, kayu rakyat saja kita sudah sampai 3,5 sampai 4 juta meter kubik," ungkap dia.
Kemudian kayu dari Perum Perbutani adalah 500.000 meter kubik. Sementara peredaran kayu dari luar Jawa ke Jawa Timur sekitar 1 juta meter kubik.
Untuk mempertahankan performa ini dan memperluas pasar ekspor, khususnya ke Uni Eropa yang menerapkan aturan ketat terkait asal-usul kayu Dishut Jatim tengah gencar melakukan digitalisasi tata kelola.
"Inilah ekosistem yang dibangun dari hulu dan saat ini kami mengembangkan Sipuhh hutan rakyat untuk tata kelola tracing kayu untuk geolokasi sebagai persyaratan dari teman-teman Eropa Uni Eropa meminta ini," jelasnya.
Selain digitalisasi, langkah strategis lain yang diambil adalah percepatan sertifikasi lahan. Menindaklanjuti perintah Gubernur Jawa Timur, Dishut Jatim resmi menggandeng Universitas Gadjah Mada (UGM) untuk menerapkan metode sertifikasi khusus pada hutan rakyat.
"Kami kerja sama dengan teman-teman di Gadjah Mada untuk bisa mensertifikasi dengan metode tertentu, untuk ruang Jawa Timur anteng di 610.000 hektar sehingga tutupan kita memenuhi syarat sekitar 41 persen yang dipersyaratkan 30 persen," pungkas dia.
