FJPI Gandeng Hukumonline untuk Memperkuat Literasi Hukum
- FJPI dan Hukumonline menandatangani kerja sama di Surabaya untuk memperkuat literasi hukum serta perlindungan jurnalis perempuan melalui akses gratis AIlex bagi anggota FJPI.
- Kolaborasi ini merespons tantangan berlapis jurnalis perempuan, termasuk minimnya pemahaman hak ketenagakerjaan, risiko kriminalisasi karya jurnalistik, perundungan siber, dan kekerasan seksual di tempat kerja.
- AIlex membantu riset regulasi, analisis pasal, dan pemahaman istilah hukum sebelum publikasi, sekaligus mendukung akses informasi hak pekerja media bagi anggota FJPI di 18 cabang.
Surabaya, IDN Times – Forum Jurnalis Perempuan Indonesia (FJPI) resmi menjalin kerja sama strategis dengan Hukumonline untuk memperkuat literasi hukum sekaligus memberikan pelindungan bagi jurnalis perempuan. Melalui kolaborasi ini, seluruh anggota FJPI di berbagai daerah mendapatkan akses gratis ke AIlex, platform kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) milik Hukumonline yang dirancang untuk membantu riset dan analisis hukum.
Penandatanganan kerja sama dilakukan di Surabaya oleh Chief Content Officer Hukumonline, Robert Sidauruk, dan Sekretaris Jenderal FJPI, Tri Ambarwatie. Acara tersebut juga dihadiri pengurus pusat FJPI, anggota FJPI Jawa Timur, serta jajaran Hukumonline.
Berikut sejumlah poin penting dari kolaborasi tersebut.
1. Menjawab tantangan hukum yang dihadapi jurnalis perempuan
Sekretaris Jenderal FJPI, Tri Ambarwatie, mengatakan bahwa jurnalis perempuan menghadapi tantangan yang tidak hanya berkaitan dengan proses peliputan, tetapi juga persoalan hukum dan perlindungan di tempat kerja.
Menurutnya, masih banyak jurnalis perempuan yang belum memahami hak-hak ketenagakerjaan, seperti hak atas keselamatan kerja, perlindungan dari kekerasan seksual di lingkungan kerja, hingga hak-hak maternal. Di sisi lain, mereka juga berhadapan dengan risiko kriminalisasi terhadap karya jurnalistik dan perundungan siber.
"Jurnalis perempuan menghadapi tantangan yang berlapis. Selain risiko kriminalisasi atas karya yang ditulis dan perundungan siber, banyak jurnalis perempuan yang masih minim pemahaman terkait hak-hak ketenagakerjaannya," ujar Tri.
2. AIlex membantu riset hukum sebelum berita diterbitkan
Melalui kerja sama ini, anggota FJPI dapat memanfaatkan AIlex untuk mendukung proses kerja jurnalistik, khususnya dalam melakukan riset hukum.
Platform tersebut memungkinkan jurnalis memverifikasi regulasi, menganalisis pasal, hingga memahami istilah hukum secara lebih akurat sebelum sebuah berita dipublikasikan. Dengan begitu, risiko kesalahan dalam penulisan aspek hukum dapat diminimalkan.
Tri menilai, pemahaman yang kurang tepat terhadap istilah maupun konstruksi hukum dapat berujung pada persoalan hukum bagi jurnalis maupun perusahaan media.
Selain untuk kebutuhan liputan, AIlex juga dapat dimanfaatkan sebagai sarana mempelajari hak-hak ketenagakerjaan.
Jurnalis perempuan dapat mengakses informasi mengenai perlindungan hukum sebagai pekerja media secara lebih mandiri, mulai dari hak atas keselamatan kerja hingga berbagai regulasi yang mengatur hubungan kerja.
FJPI berharap akses terhadap informasi hukum yang lebih mudah akan meningkatkan keberdayaan jurnalis perempuan dalam memperjuangkan hak-haknya.
3. Hukumonline ingin dorong ekosistem pers yang lebih aman
Chief Content Officer Hukumonline, Robert Sidauruk, mengatakan kolaborasi ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam mendukung ekosistem pers yang berkualitas, adaptif terhadap perkembangan teknologi AI, dan berperspektif keadilan gender.
Ia berharap kerja sama tersebut tidak hanya meningkatkan kemampuan jurnalis perempuan dalam meliput isu hukum, tetapi juga menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman.
"Hukumonline telah memberikan layanan gratis penggunaan AIlex kepada sejumlah organisasi dan lembaga yang semuanya menyatakan terbantu. Kami berharap ratusan anggota FJPI yang tersebar di 18 cabang di seluruh Indonesia juga dapat memanfaatkan layanan AIlex ini untuk meningkatkan kapabilitas para jurnalis perempuan," kata Robert.
Kolaborasi FJPI dan Hukumonline diharapkan menjadi langkah nyata dalam memperkuat kapasitas jurnalis perempuan, baik dalam menghasilkan karya jurnalistik yang lebih berkualitas maupun dalam memahami hak-haknya sebagai pekerja media di era digital.
