Surabaya Buka Rekrutmen Nasional Dirut KBS, Syarat Perhatian ke Satwa
- Pemkot Surabaya membuka rekrutmen nasional Direktur Utama Perumda Kebun Binatang Surabaya, sehingga pendaftar tidak lagi terbatas dari warga Surabaya.
- Calon dirut wajib berkompetensi di bidang satwa dan konservasi, memperhatikan kesejahteraan satwa, serta berkomitmen mencegah korupsi dan penyelewengan anggaran.
- Pasca kasus korupsi Rp10 miliar oleh mantan dirut Chairul Anwar, KBS akan menjalani audit independen rutin yang telah dimulai sejak 2023.
Surabaya, IDN Times - Pemerintah Kota Surabaya membuka secara nasional rekrutmen Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Kebun Binatang Surabaya (KBS). Syaratnya utamanya adalah komitmen antikorupsi dan memiliki kemampuan di bidang satwa dan konservasi.
Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi mengatakan, baru di tahun ini perekrutan Direktur Utama KBS dibuka secara nasional. Siapapun boleh mendaftarkan, tak harus dari Surabaya.
"Sing daftar kok yo mek iku-iku tok ae loh. Jadi ono sing daftar nang nggone PD pasar, iki enggak ketrima daftar nang nggone KBS. KBS enggak ketrima daftar nang PDAM. Tapi iki wong Surabaya mek titik yo ngene ya. (Yang daftar kok cuma itu-itu aja, jadi yang daftar di PD Pasar, ini tidak keterima daftar di KBS, KBS tidak terima daftar di PDAM, tapi ini orang Surabaya cuma sedikit ya begini)," ujarnya, Selasa (28/7/2026).
Eri menyebut, syarat utama menjadi Dirut KBS adalah memiliki kemampuan dan kompetensi di bidang satwa dan konservasi. Di samping itu, calon Dirut juga wajib memperhatikan kesejahteraan satwa.
"Di antaranya sudah pasti dia kalau KBS sudah memiliki kemampuan terkait dengan satwa. Apakah dia kursus atau apa. Bisa dilihat tuh di pengumumannya terbuka untuk umum," ungkap dia.
Usai adanya kasus korupsi yang dilakukan mantan Dirut Chairul Anwar, ia menekankan agar para pendaftar punya tanggungjawab terhadap pengelolaan anggaran KBS. Calon Dirut juga berkomitmen untuk tidak melakukan penyelewengan anggaran
"Maka anggaran ini dibutuhkan ke komitmen untuk tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti korupsi dan lain-lain," ungkap dia.
Setelah kasus korupsi Rp10 miliar oleh Dirut Chairul Anwar, pihaknya juga akan rutin melakukan audit. Audit telah dilakukan semenjak tahun 2023.
"Maka itulah akan ada audit dan audit yang saya minta mulai tahun 2023 itu audit yang dilakukan independen tapi bukan dipilih oleh BUMD," pungkas dia.
