Sekolah Rakyat di Madiun Dikebut, Ditargetkan Tampung 1.200 Siswa
- Pendataan calon siswa mulai disiapkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Madiun untuk menampung sekitar 1.200 siswa dari berbagai jenjang pendidikan.
- Pemerintah Kabupaten Madiun memfasilitasi lahan dan perizinan untuk mendukung kelancaran pembangunan Sekolah Rakyat sebagai bagian dari program Asta Cita Presiden RI Prabowo Subianto.
- Pembangunan Sekolah Rakyat masuk dalam paket pekerjaan Pembangunan Sekolah Rakyat Provinsi Jawa Timur 2 dengan nilai kontrak Rp911,48 miliar, diharapkan selesai pada pertengahan 2026.
Madiun, IDN Times – Pemerintah Kabupaten Madiun mempercepat persiapan pendirian Sekolah Rakyat yang ditargetkan mulai beroperasi pada Agustus 2026. Sekolah yang berlokasi di Kelurahan Nglames, Kecamatan Madiun ini diproyeksikan mampu menampung sekitar 1.200 siswa dari jenjang SD, SMP, hingga SMA.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Madiun, Supriadi, mengatakan saat ini pembangunan fisik Sekolah Rakyat masih berlangsung dan sepenuhnya menjadi kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). “Saat ini sedang tahap pengurukan. Pembangunan akan dipacu cepat dan diharapkan sekitar bulan Juli sudah selesai,” ujar Supriadi, Kamis (5/2/2026).
1. Pendataan calon siswa mulai disiapkan
Seiring dengan proses pembangunan, Dinas Sosial Kabupaten Madiun mulai melakukan koordinasi awal terkait pendataan calon siswa. Langkah ini dilakukan agar seluruh kebutuhan operasional sekolah dapat dipersiapkan sejak dini.
“Jumlah calon siswa sekitar 1.200 anak. Saat ini kami berkoordinasi dengan Kementerian Sosial untuk memulai pendataan, sehingga saat tahun ajaran baru nanti semuanya sudah siap,” jelas Supriadi.
Pendataan tersebut mencakup calon peserta didik dari berbagai jenjang pendidikan yang akan mengisi Sekolah Rakyat sebagai lembaga pendidikan terpadu.
2. Pemkab fasilitasi lahan dan perizinan
Supriadi menegaskan, Sekolah Rakyat merupakan bagian dari program Asta Cita Presiden RI Prabowo Subianto. Oleh karena itu, pemerintah daerah berkomitmen penuh mendukung kelancaran pelaksanaan program tersebut. “Dari daerah, kami memfasilitasi penyediaan lahan dan seluruh perizinannya. Kami juga memastikan program ini dapat berjalan sesuai dengan harapan pemerintah pusat dan pemerintah daerah,” paparnya.
Selain penyediaan lahan, Pemkab Madiun juga terus berkoordinasi terkait kesiapan operasional Sekolah Rakyat, termasuk aspek perizinan dan dukungan teknis lainnya.
3. Proyek bernilai ratusan miliar rupiah
Berdasarkan data yang dihimpun, pembangunan Sekolah Rakyat masuk dalam paket pekerjaan Pembangunan Sekolah Rakyat Provinsi Jawa Timur 2, yang mencakup Kabupaten Madiun, Nganjuk, Ngawi, dan Pacitan.
Proyek ini memiliki masa kontrak mulai 23 Desember 2025 hingga 19 Agustus 2026, dengan sumber pendanaan dari APBN tahun anggaran 2025–2026. Nilai kontrak keseluruhan mencapai Rp911,48 miliar, dengan waktu pelaksanaan 240 hari kalender dan masa pemeliharaan selama 360 hari kalender.
Pekerjaan konstruksi dilaksanakan oleh PT Brantas Abipraya (Persero), dengan konsultan pengawas PT Midha KSO, PT Ciriajasa KSO, dan PT Catur Bina Persada. Dengan target penyelesaian pembangunan pada pertengahan 2026, Pemkab Madiun optimistis Sekolah Rakyat dapat mulai beroperasi sesuai jadwal dan menjadi sarana pendidikan baru bagi masyarakat.
