Wamenristekdi: Angka Partisipasi Kuliah Indonesia Masih 32 Persen

Surabaya, IDN Times - Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Wamendiktisaintek), Fauzan, menyebutkan bahwa angka partisipasi kuliah di Indonesia saat ini masih berada pada kisaran 32 persen. Angka tersebut membuat Indonesia tertinggal dibandingkan dengan negara-negara tetangga di kawasan Asia Tenggara.

“Angka partisipasi kuliah kita masih perlu didorong karena masih sekitar 32 persen. Kita masih kalah dibandingkan dengan negara-negara tetangga di ASEAN,” ujar Fauzan saat ditemui usai Rapat Paripurna Majelis Senat Akademik Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (MSA PTNBH) di Airlangga Convention Center, Universitas Airlangga (Unair), Surabaya, Jumat (6/2/2026).

Fauzan menjelaskan bahwa rendahnya angka partisipasi kuliah berkaitan dengan keterbatasan akses, terutama bagi masyarakat dari kelompok ekonomi menengah ke bawah. Oleh karena itu, pemerintah terus mendorong kemudahan akses pendidikan, salah satunya melalui program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah.

“Untuk akses, salah satu yang kita dorong adalah melalui KIP Kuliah, Kartu Indonesia Pintar Kuliah, bagi keluarga kurang mampu,” ungkapnya.

Ia menegaskan bahwa setiap perguruan tinggi wajib menyediakan kuota minimal 20 persen bagi mahasiswa penerima KIP Kuliah. Menurutnya, Universitas Airlangga telah menerapkan kebijakan tersebut dengan sangat baik.

“Saya kira Unair sudah sangat baik dalam menerapkan kebijakan kuota 20 persen,” jelasnya.

Fauzan juga menerangkan bahwa program KIP terdiri atas KIP yang bersumber dari pemerintah pusat dan KIP dari pemerintah daerah. Selain itu, terdapat pula berbagai skema beasiswa lain yang berasal dari pemerintah daerah maupun dunia industri, sesuai dengan kebijakan masing-masing.

“Masing-masing kepala daerah, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, memiliki kebijakan sendiri. Di samping itu, juga ada beasiswa yang berasal dari dunia industri,” ujarnya.

Selain membahas angka partisipasi kuliah, rapat MSA PTN-BH tersebut juga bertujuan memperkuat posisi perguruan tinggi, terutama dalam menjawab tuntutan mutu dan relevansi pendidikan. Ia menekankan bahwa kompetensi lulusan perguruan tinggi harus selaras dengan kebutuhan industri.

“Tiga hal itu harus diterjemahkan ke dalam seluruh kebijakan tata kelola pendidikan tinggi, karena pada kenyataannya di lapangan masih terdapat persoalan relevansi. Artinya, kompetensi yang diberikan di kampus belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan nyata. Dulu disebut sebagai link and match, dan sekarang kita berupaya menyempurnakan keterkaitan tersebut,” pungkasnya.