Pemprov Jatim menyiapkan operasi modifikasi cuaca untuk mengantisipasi kemarau kering, dengan fokus pada wilayah pertanian dan sumber air strategis di delapan kabupaten siaga darurat kekeringan.
BPBD Jatim masih menunggu rekomendasi BMKG sebelum pelaksanaan OMC, karena intervensi hanya bisa dilakukan jika terdapat awan potensial yang dapat disemai untuk memicu hujan.
Biaya OMC diperkirakan mencapai Rp150–200 juta per penerbangan, tergantung jenis pesawat dan kondisi cuaca, sementara distribusi air bersih tetap dilakukan sebagai langkah mitigasi tambahan.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Is this "Intinya Sih" helpful?

Surabaya, IDN Times - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim) mulai menyiapkan skenario operasi modifikasi cuaca (OMC) untuk mengantisipasi dampak musim kemarau yang diperkirakan lebih kering dibanding tahun-tahun sebelumnya. Langkah tersebut dipertimbangkan menyusul bertambahnya daerah yang menetapkan status siaga darurat kekeringan hingga delapan kabupaten.

OMC direncanakan difokuskan pada wilayah-wilayah rawan kekeringan, terutama kawasan pertanian dan sumber-sumber air strategis yang berperan penting menjaga ketahanan pangan Jatim.

Kepala Pelaksana (Kalaksa) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jatim, Gatot Soebroto, mengatakan hingga saat ini pihaknya masih menunggu rekomendasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) sebelum memutuskan pelaksanaan OMC.

"Masih belum diagendakan dalam waktu dekat ini," ujarnya dikonfirmasi, Minggu (7/6/2026).

Menurutnya, keputusan pelaksanaan OMC akan sangat bergantung pada kondisi cuaca dan potensi pembentukan awan hujan di wilayah sasaran. Jika BMKG merekomendasikan pelaksanaan OMC, maka intervensi akan diarahkan ke daerah-daerah yang menjadi lumbung pangan dan mengalami ancaman kekurangan air.

Saat ini tercatat delapan kabupaten di Jatim telah menetapkan status siaga darurat kekeringan, yakni Banyuwangi, Bondowoso, Trenggalek, Kabupaten Pasuruan, Lumajang, Bangkalan, Kabupaten Blitar, dan Lamongan.

Sementara itu, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Jatim, Satriyo Nurseno, mengungkapkan pelaksanaan OMC membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Biaya yang harus disiapkan berkisar Rp150 juta hingga Rp200 juta untuk satu kali penerbangan.

"Estimasi Rp150 juta sampai Rp200 juta, tergantung jenis dan kapasitas pesawat. Selain itu juga dipengaruhi nilai tukar dolar," katanya.

Besaran anggaran tersebut berpotensi bertambah apabila wilayah sasaran berada jauh dari titik keberangkatan pesawat atau membutuhkan tambahan jam terbang akibat kondisi cuaca di lapangan.

"Harga Rp150 juta sampai Rp200 juta itu untuk sekali terbang. Kalau ada tambahan jam terbang karena cuaca atau cakupan area yang lebih luas dan jauh tentu ada tambahan biaya," katanya.

Satriyo menjelaskan OMC tidak bisa dilakukan setiap saat. Salah satu syarat utama adalah tersedianya awan potensial yang dapat direkayasa melalui penyemaian garam untuk memicu hujan.

"Harus dilihat dulu kondisi awannya. Kalau memungkinkan, baru dilakukan OMC dengan menaburkan garam," jelasnya.

BPBD Jatim telah memetakan sejumlah wilayah prioritas apabila OMC akhirnya dilaksanakan. Sasaran utamanya adalah kawasan pertanian yang mengalami kesulitan distribusi air serta waduk-waduk yang debit airnya mulai menurun akibat kemarau.

"Kami mengutamakan daerah pertanian yang kekurangan air dan waduk-waduk yang airnya mulai menipis. Itu yang menjadi prioritas jika OMC dilakukan," ucap Satriyo.

Pemprov Jatim sebelumnya juga telah menyiapkan langkah mitigasi lain berupa distribusi air bersih ke daerah terdampak. Hingga awal Juni, Kabupaten Bondowoso menjadi daerah pertama yang mengajukan bantuan dan telah menerima pasokan 110 ribu liter air bersih dari BPBD Jatim.