Godzilla El Nino, 410 Ribu KK Jatim Terancam Kekeringan
- BPBD Jatim memetakan potensi kekeringan akibat fenomena Godzilla El Nino yang diprediksi melanda 26 kabupaten/kota dan berdampak pada sekitar 410 ribu kepala keluarga.
- Daerah dengan risiko tertinggi meliputi Kabupaten Sampang, Pamekasan, Bojonegoro, dan Bangkalan, dengan jumlah warga terdampak terbesar berada di wilayah Madura.
- Sebagai langkah antisipasi, BPBD Jatim menyiapkan droping air bersih, distribusi tandon, serta koordinasi lintas OPD untuk memperkuat infrastruktur dan pengelolaan sumber daya air.
Surabaya, IDN Times - BPBD Jawa Timur (Jatim) memetakan potensi kekeringan yang diperkirakan meluas pada musim kemarau tahun ini. Hal tersebut setelah adanya prediksi fenomena Godzilla El Nino.
Berdasarkan prakiraan BMKG, sebanyak 26 kabupaten/kota, 222 kecamatan, dan 815 desa di Jatim berpotensi terdampak krisis air bersih. Dari total wilayah tersebut, jumlah warga yang berpotensi terdampak mencapai 410.514 kepala keluarga (KK).
Kepala Pelaksana BPBD Jatim, Gatot Soebroto, menyebut sejumlah daerah dengan potensi dampak terbesar berada di wilayah Madura dan sebagian Jatim bagian barat.
Kabupaten Sampang tercatat sebagai wilayah dengan potensi terdampak tertinggi, yakni 109.446 KK yang tersebar di 14 kecamatan dan 99 desa. Disusul Kabupaten Pamekasan dengan 63.171 KK di 11 kecamatan dan 76 desa.
Sementara itu, Kabupaten Bojonegoro dan Bangkalan juga masuk kategori tinggi. Bojonegoro diperkirakan memiliki 36.585 KK terdampak di 11 kecamatan dan 89 desa, sedangkan Bangkalan mencapai 36.950 KK di 10 kecamatan dan 59 desa. “Data ini menjadi perhatian serius kami untuk menyiapkan langkah mitigasi,” ujar Gatot, Kamis (2/4/2026).
Sebagai langkah jangka pendek, BPBD Jatim akan melakukan droping air bersih, distribusi tandon, serta bantuan logistik lainnya ke wilayah terdampak. Selain itu, potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) juga diantisipasi seiring meningkatnya risiko pada musim kemarau.
Untuk mitigasi jangka menengah dan panjang, BPBD akan berkoordinasi dengan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, seperti Dinas PU Sumber Daya Air dan Dinas Kehutanan, guna memperkuat infrastruktur dan pengelolaan sumber air.
Saat ini, kekeringan bahkan sudah mulai terjadi lebih awal di Kabupaten Tuban. BPBD setempat telah melakukan droping air bersih untuk memenuhi kebutuhan warga.
“Jika kabupaten mengalami keterbatasan anggaran, Pemprov Jatim akan memberikan dukungan sesuai kebutuhan,” kata Gatot.
"Langkah antisipasi berbasis data ini diharapkan mampu meminimalisir dampak kekeringan, terutama terhadap akses air bersih bagi ratusan ribu warga di Jawa Timur," pungkasnya.
