Ketua Aptisi Jatim Sebut PTS Dianaktirikan oleh Pemerintah

Suko juga berharap pemerintah juga menjalin kerja sama dengan PTS mengenai lapangan kerja. Sebab, selama ini banyak kerja sama yang sifatnya hanya dengan PTN saja. Terlebih hal itu sudah tertuang dalam permen yang belum dicabut.

"Kita harus ngomong kepada pak menteri dan pak presiden, harapan kita kalau tidak dikawal ya akan kelewat," katanya.

"Misalnya saja penelitian dan pemerintah daerah saja, itu ada aturan bahwa penelitian itu kerja sama dengan PTN. Sampai sekarang belum dicabut itu permen dan itu tidak bagus," lanjut Suko.

Padahal, lanjut Suko, hampir 85 persen lulusan PTS bisa masuk di partai-partai, serta menjadi menteri. Sehingga, ia berharap PTS ini tetap mendapat bantuan oleh pemerintah.

"Semua tahu orang-orang partai (adalah) alumni PTS. Nah, kalau PTS tidak dibantu dan kualitasnya tidak bagus, maka negara ini akan rusak," katanya.

Suko menambahkan, Kemendikbud bisa menggelontorkan dana lebih untuk PTS. Saat ini jumlah perguruan tinggi swasta di Jatim ada 332. Ia berharap keseluruhan PTS itu mendapat perhatian dan bantuan dari pemerintah.

"Tentunya Mas Nadiem harus menggelontorkan dana untuk diklat, agar SDM PTS lebih meningkat kualitasnya. Kalau PTS yang bagus di Surabaya ada Petra, itu ndak kalah. Tapi juga ada bagian besar yang lemah. Nah, ini harus di-push, jangan dibiarkan," pungkasnya.