[OPINI] Mengelola Transformasi Energi untuk Masa Depan Industri Indonesia

New York pada pekan terakhir September 2026 memperlihatkan bagaimana energi kembali menjadi jantung geopolitik dunia. Perang dan ketegangan antarnegara, gangguan jalur perdagangan, perubahan kebijakan tarif, persaingan teknologi, perubahan iklim, hingga perkembangan kecerdasan artifisial hadir dalam percakapan yang sama ketika para kepala negara dan pemerintahan, menteri, diplomat, pelaku usaha, akademisi, dan masyarakat sipil berkumpul dalam High-Level Week Sidang ke-81 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNGA 81).

Dalam pidato pembukaan General Debate pada 22 September, Sekretaris Jenderal PBB António Guterres menyebut dunia sedang menghadapi empat tests of power: perdamaian dan keamanan, ketimpangan, perubahan iklim, serta kecerdasan artifisial. “The fault lines in our world are widening,” katanya. Pernyataan itu menggambarkan situasi ketika persoalan ekonomi, teknologi, keamanan, dan iklim semakin sulit dipisahkan satu sama lain.

Energi adalah salah satu titik temu. Beberapa tahun terakhir memberi banyak contoh bagaimana perang dapat mengubah arus pasokan, bagaimana gangguan pada jalur perdagangan dapat memengaruhi harga, dan bagaimana keputusan politik sebuah negara dapat dengan cepat merambat ke perekonomian negara lain. Menjelang UNGA 81, Guterres bahkan secara khusus menyoroti keunggulan energi terbarukan dari perspektif keamanan energi: matahari dan angin tidak menghadapi risiko jalur pasokan yang sama seperti bahan bakar yang harus melewati Selat Hormuz atau Laut Hitam.

Pesan tersebut menarik karena menempatkan energi terbarukan dalam konteks yang lebih luas. Selama bertahun-tahun, transisi energi terutama dibicarakan dalam konteks perubahan iklim dan penurunan emisi. Kedua agenda itu tetap penting. Namun, perang, volatilitas harga energi, persaingan teknologi, dan perubahan kebijakan perdagangan membuat pertanyaan tentang asal energi dan keamanan pasokannya kembali muncul.

Perubahan cara pandang ini juga terasa dalam Global Solar and Battery Storage Industry Associations Gathering 2026 dan Third Roundtable on Powering the Renewable Energy Future di Markas Besar PBB. Percakapan tidak berhenti pada berapa banyak panel surya yang dapat dipasang. Pertanyaannya bergerak lebih jauh: apakah jaringan mampu menerima listrik yang dihasilkan, apakah listrik tersedia saat dibutuhkan, berapa biaya modalnya, siapa yang akan membeli listrik tersebut, dan bagaimana energi bersih dapat mendukung kegiatan ekonomi.

Pengalaman Brasil menarik untuk diperhatikan. Pertumbuhan energi surya dan angin yang cepat mulai berhadapan dengan curtailment, ketika sebagian energi yang sebenarnya dapat diproduksi tidak dapat dimanfaatkan karena keterbatasan jaringan dan fleksibilitas sistem. Ini pelajaran penting bagi negara yang sedang merencanakan penambahan energi terbarukan dalam skala besar. Kapasitas terpasang memberikan ukuran yang mudah dilihat, tetapi bagi perekonomian yang lebih penting adalah berapa banyak listrik yang akhirnya dapat digunakan.

Battery Energy Storage System (BESS) kemudian menjadi bagian penting dalam pembahasan. Salah satu analogi dalam diskusi di New York cukup membantu menjelaskannya: jaringan transmisi memindahkan energi dari satu tempat ke tempat lain, sedangkan baterai memungkinkan energi dipindahkan dari satu waktu ke waktu lain. Listrik matahari yang melimpah pada siang hari dapat disimpan untuk digunakan saat produksi menurun atau saat kebutuhan meningkat.

Teknologi penyimpanan energi pun terus berkembang. Lithium-ion masih dominan, tetapi kebutuhan sistem tidak selalu sama. Long-duration energy storage, penyimpanan termal, pumped hydro, dan teknologi lain berkembang untuk fungsi dan durasi yang berbeda-beda. Artinya, pertumbuhan energi terbarukan meningkatkan kebutuhan investasi yang lebih luas pada jaringan, penyimpanan energi, fleksibilitas sistem, dan pengelolaan permintaan.

Target Besar Membutuhkan Peta Jalan

Indonesia sedang berada pada fase yang menentukan. Kebutuhan listrik terus meningkat seiring dengan pertumbuhan industri dan munculnya pusat-pusat ekonomi baru. Pemerintah pada saat yang sama memiliki target besar untuk meningkatkan kapasitas energi terbarukan, termasuk pengembangan solar PV dan penyimpanan energi dalam skala yang jauh lebih besar.

Target besar selalu menarik perhatian. Pekerjaan yang lebih rumit justru muncul setelah target ditetapkan. Berapa kapasitas yang dibangun setiap tahun? Di mana lokasinya? Bagaimana status dan ketersediaan lahannya? Kapan transmisi dan gardu induk akan tersedia? Berapa kapasitas BESS yang dibutuhkan? Siapa yang akan menggunakan listriknya? Pertanyaan-pertanyaan seperti inilah yang menentukan apakah target dapat menjadi proyek.

Indonesia mempunyai tantangan geografis yang khas. Sumber energi terbarukan tidak selalu berada dekat dengan pusat permintaan. Sebuah wilayah dapat mempunyai potensi surya yang besar, tetapi jaringan di sekitarnya belum tentu mampu menerima tambahan listrik dalam jumlah besar. Di tempat lain, kawasan industri berkembang pesat dan membutuhkan pasokan listrik yang besar, stabil, dan tersedia sepanjang waktu.

Dalam struktur kelistrikan Indonesia, PLN memegang peran strategis. Pembangkit baru pada akhirnya harus terhubung dengan sistem, listrik harus dapat dikirim ke pusat permintaan, dan keandalan harus tetap terjaga saat komposisi pembangkit berubah. RUPTL PLN 2025–2034 telah memasukkan pengembangan energi terbarukan, penyimpanan energi, transmisi, dan gardu induk dalam rencana pengembangan sistem. Persoalannya kemudian menjadi soal sinkronisasi: kapan pembangkit selesai, kapan jaringan tersedia, dan kapan permintaan muncul.

PLN tentu tidak bekerja sendiri. Pengembang swasta akan mengambil bagian besar dalam investasi pembangkit, sementara pertumbuhan permintaan sangat dipengaruhi oleh keputusan investasi di sektor industri. Pemerintah pusat dan daerah memegang kewenangan atas banyak aspek perizinan dan ruang. Pengelola kawasan industri mengetahui rencana ekspansi tenant dan calon investor. Lembaga pembiayaan mempunyai penilaian sendiri terhadap risiko proyek. Para pihak tersebut perlu bertemu lebih awal.

Indonesia, karena itu, membutuhkan peta jalan energi yang memiliki dimensi spasial. Peta potensi energi perlu dibaca bersama peta jaringan transmisi, gardu induk, ketersediaan lahan, kebutuhan penyimpanan energi, serta lokasi pertumbuhan permintaan. Pengalaman negara lain dengan curtailment menunjukkan betapa mahalnya konsekuensinya ketika pembangunan pembangkit dan kesiapan jaringan berjalan dengan kecepatan yang berbeda.

Ketika Energi Menjadi Pertimbangan Investasi

Perubahan tersebut sudah terasa dalam pengembangan kawasan industri. Selama bertahun-tahun, percakapan dengan calon investor lazim dimulai dari tanah: berapa harganya, bagaimana statusnya, dan kapan siap digunakan. Setelah itu, pembicaraan bergerak ke jalan, pelabuhan, air, pengolahan limbah, tenaga kerja, dan perizinan.

Sekarang pertanyaan mengenai listrik datang semakin awal dan semakin rinci. Apakah kapasitasnya tersedia? Seberapa andal pasokannya? Berapa tarifnya? Apakah kapasitas dapat ditambah ketika pabrik berekspansi? Dan semakin sering muncul satu pertanyaan lagi: apakah energi bersihnya dapat dibuktikan?

Pertanyaan terakhir berkaitan langsung dengan perubahan pada rantai pasok global. Banyak perusahaan memiliki target dekarbonisasi sendiri dan harus mempertanggungjawabkan emisi dari kegiatan produksi mereka. Akses terhadap energi bersih kemudian ikut menjadi pertimbangan dalam pemilihan lokasi investasi. Bagi kawasan industri, kualitas infrastruktur energi mulai sejajar dengan infrastruktur fisik lainnya.

Kawasan industri mempunyai karakter yang menarik untuk perencanaan energi karena permintaan terkonsentrasi. Puluhan, bahkan ratusan, perusahaan berada dalam satu wilayah. Beban listrik, jam operasi, rencana ekspansi, serta kebutuhan energi bersih dapat dipetakan dengan lebih baik dibandingkan dengan permintaan yang tersebar. Solar PV, BESS, jaringan, sistem manajemen energi, dan kebutuhan perusahaan di dalam kawasan dapat dirancang dengan mempertimbangkan profil permintaan yang sebenarnya.

Hal tersebut juga berpengaruh terhadap pembiayaan. Banyak proyek energi terbarukan menghadapi kesenjangan antara potensi dan investasi. Sumber energinya tersedia, teknologinya ada, tetapi proyek tersebut belum tentu layak didanai. Kepastian pengguna listrik, struktur offtake, kesiapan jaringan, perizinan, biaya modal, dan pembagian risiko sering kali lebih menentukan daripada potensi teknis semata.

Pembicaraan selama rangkaian UNGA 81 memperlihatkan persoalan yang serupa. Pembiayaan terus muncul ketika diskusi beralih dari target ke implementasi. Dalam konteks energi, modal akan mencari proyek yang memiliki permintaan yang jelas, risiko yang dapat diukur, tata kelola yang memadai, dan jalur implementasi yang masuk akal.

Di sini, gagasan renewable energy zone menjadi menarik bagi Indonesia. Sumber energi, transmisi, penyimpanan, lahan, dan kebutuhan pengguna dapat direncanakan dalam satu wilayah atau koridor pengembangan. Kawasan industri dapat menjadi salah satu simpul karena permintaan listrik dalam skala besar bertemu langsung dengan kegiatan produksi dan investasi.

Dengan cara pandang tersebut, kawasan industri tidak ditempatkan sebagai penerima listrik pada ujung sistem. Data permintaannya justru dapat menjadi salah satu masukan untuk menentukan di mana pembangkit, jaringan, gardu induk, dan penyimpanan energi perlu dibangun.

Solar, Baterai, dan Rantai Pasok Baru

Baterai membawa dimensi industri yang menarik bagi Indonesia. Pertumbuhan BESS secara global akan meningkatkan permintaan terhadap mineral, sel baterai, modul, power conversion system, perangkat lunak, integrasi sistem, hingga jasa operasi dan pemeliharaan. Pada tahap berikutnya akan tumbuh pula kebutuhan akan daur ulang dan pengelolaan baterai pada akhir masa pakainya.

Indonesia memiliki posisi yang khas karena berada di dua sisi sekaligus: memiliki sumber daya mineral yang penting bagi industri baterai dan berpotensi menjadi pasar penyimpanan energi yang besar. Kesempatannya, karena itu, tidak berhenti pada ekstraksi mineral.

Rantai nilai yang lebih panjang memiliki nilai ekonomi yang jauh lebih besar. Namun, pasar global juga bergerak menuju tuntutan yang lebih tinggi terhadap jejak karbon, keterlacakan material, kondisi tenaga kerja, keselamatan, hubungan dengan masyarakat, dan daur ulang. Di bagian inilah prinsip ESG relevan secara praktis. Bukan sebagai label tambahan pada proyek energi, melainkan sebagai bagian dari kualitas rantai pasok dan pengelolaan industri yang semakin diperhatikan oleh investor serta pembeli global.

Persoalan SDGs juga dapat dibaca dari sudut pandang yang sama. SDG 7 berbicara tentang akses terhadap energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern. Empat unsur itu mempunyai konsekuensi praktis bagi Indonesia. Energi perlu semakin bersih, tetapi tetap harus tersedia saat dibutuhkan dan dengan biaya yang dapat ditanggung oleh masyarakat maupun industri.

Pengalaman yang dibawa dari berbagai negara ke New York menunjukkan betapa beragamnya persoalan implementasi. Brasil berbicara mengenai curtailment. Sejumlah negara di Afrika menghadapi biaya modal yang tinggi. Negara dengan penetrasi energi terbarukan yang lebih tinggi mulai membahas fleksibilitas jaringan dan desain pasar. Negara kepulauan masih bergulat dengan ketergantungan pada bahan bakar impor. Industri baterai mulai memberikan perhatian lebih besar pada mineral kritis dan transparansi rantai pasok.

Teknologinya bergerak cepat. Sistem yang mengelilinginya harus mengejar.

Kemandirian Energi di Tengah Ketidakpastian Global

Ketidakpastian geopolitik membuat pembicaraan mengenai energi terbarukan memiliki makna yang berbeda bagi Indonesia. Perang Rusia-Ukraina memperlihatkan bagaimana ketergantungan pada pasokan energi tertentu dapat menjadi persoalan ekonomi dan keamanan. Ketegangan di Timur Tengah kembali mengingatkan betapa besarnya pengaruh jalur perdagangan seperti Selat Hormuz terhadap pasar energi dunia.

Indonesia tentu tidak dapat mengendalikan perang, harga komoditas dunia, atau kebijakan perdagangan negara lain. Yang dapat dilakukan adalah mengurangi kerentanan terhadap perubahan tersebut.

Di sinilah sumber energi domestik mempunyai nilai strategis. Matahari, air, panas bumi, dan angin tersedia di dalam negeri. Setiap tambahan energi yang dapat dihasilkan secara ekonomis dari sumber domestik memperluas pilihan Indonesia dalam memenuhi kebutuhan energinya dan mengurangi sebagian paparan terhadap volatilitas harga bahan bakar internasional.

Namun, kemandirian energi perlu dibaca dengan saksama. Panel surya, baterai, inverter, perangkat lunak, mineral kritis, dan berbagai komponen jaringan memiliki rantai pasok internasional. Ketergantungan pada bahan bakar impor jangan sampai sekadar bergeser menjadi ketergantungan pada teknologi dan komponen.

Itulah sebabnya kebijakan energi dan kebijakan industri perlu berjalan beriringan. Pasar domestik yang besar untuk solar PV dan BESS dapat digunakan untuk membangun kemampuan manufaktur, rekayasa, integrasi sistem, perangkat lunak, operasi dan pemeliharaan, serta daur ulang. Tidak semuanya harus diproduksi sendiri. Yang penting adalah menentukan kemampuan strategis mana yang perlu dikuasai dan bagian mana yang lebih efisien diperoleh melalui perdagangan serta kerja sama internasional.

Kemandirian energi tidak berarti Indonesia harus memenuhi seluruh kebutuhannya sendiri atau menutup diri dari perdagangan dunia. Yang diperlukan adalah ketahanan: memiliki lebih banyak pilihan sumber energi, teknologi, dan pasokan saat kondisi global berubah.

Mengelola Transformasi

Bagi Indonesia, tantangan transformasi energi kini semakin konkret. Target kapasitas dan komitmen transisi perlu diterjemahkan menjadi sistem yang benar-benar berfungsi: energi tersedia saat dibutuhkan, jaringan mampu menyalurkannya, penyimpanan energi membantu menjaga fleksibilitas sistem, dan biaya listrik tetap kompetitif bagi aktivitas ekonomi.

Ukuran keberhasilannya juga perlu melampaui kapasitas terpasang. Pertanyaannya adalah apakah energi bersih dapat menggerakkan pabrik dan kawasan industri dengan pasokan yang andal; apakah pusat data yang membutuhkan listrik dalam jumlah besar dapat memperoleh energi yang kompetitif dan sumbernya dapat diverifikasi; apakah pembangkit baru memiliki jaringan untuk menyalurkan listriknya; apakah baterai ditempatkan sesuai kebutuhan sistem; dan apakah proyek-proyek tersebut cukup layak untuk memperoleh pembiayaan.

Pertanyaan-pertanyaan tersebut lebih relevan daripada sekadar menghitung berapa banyak panel surya atau baterai yang telah dipasang.

Indonesia memiliki sumber daya, pasar, pertumbuhan permintaan, dan basis industri yang cukup besar. Yang perlu dipertemukan sekarang adalah lokasi pembangkit dengan jaringan, jaringan dengan penyimpanan energi, penyimpanan dengan pola permintaan, serta rencana pembangunan energi dengan arah pertumbuhan industri.

Jalan raya, pelabuhan, telekomunikasi, air, dan kawasan industri telah membentuk landskap pertumbuhan ekonomi Indonesia selama beberapa dekade. Infrastruktur energi akan semakin menentukan geografi di masa depan. Ketersediaan listrik, keandalan jaringan, kemampuan penyimpanan, harga energi, dan akses terhadap energi bersih akan turut menentukan ke mana investasi mengalir dan di mana industri baru tumbuh.

Dalam dunia yang semakin sulit diprediksi, kemampuan menghasilkan lebih banyak energi dari sumber domestik memberi Indonesia ruang yang lebih besar untuk menghadapi guncangan dari luar. Namun, kapasitas pembangkit saja tidak cukup. Energinya harus dapat disimpan saat diperlukan, disalurkan ke tempat yang membutuhkan, dan tersedia dengan harga yang wajar.

Itulah pekerjaan besar transformasi energi Indonesia: memastikan energi terbarukan benar-benar bekerja untuk industri dan perekonomian.

Didik Prasetiyono
Wakil Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI). Peserta Global Solar and Battery Storage Industry Associations Gathering 2026 dan Third Roundtable on Powering the Renewable Energy Future di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa, New York.