Demo Tolak MBG di DPRD Jatim Memanas, Tuntut Program Dihentikan

Surabaya, IDN Times - Aksi Solidaritas Aksi Rakyat Indonesia Jawa Timur (SATRIA Jatim) yang menolak Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di depan Kantor DPRD Jatim, Kamis (24/9/2026), sempat memanas. Massa terlibat saling dorong dengan aparat kepolisian saat berupaya masuk ke gedung DPRD Jatim untuk menyampaikan tuntutan.

Ketegangan terjadi ketika massa meminta masuk ke dalam gedung untuk menyampaikan aspirasi secara langsung. Namun, aparat melakukan pengamanan sehingga massa tidak dapat menerobos masuk. “Mau masuk saja nggak boleh,” teriak salah seorang peserta aksi.

Situasi kemudian mereda setelah Sekretaris DPRD Jatim Mohammad Ali Kuncoro turun menemui massa. Ia meminta peserta aksi tidak memperkeruh keadaan dan memilih menyampaikan aspirasi melalui dialog. “Wes, nggak usah ngamuk. Solusinya yang penting,” ujar Ali kepada massa.

Ali juga menawarkan pemeriksaan medis bagi peserta aksi yang mengaku mengalami luka dalam aksi saling dorong tersebut. “Ayo, siapa yang mau ke rumah sakit, saya periksakan semuanya kalau mau visum,” katanya.

Setelah dialog dibuka, dua perwakilan massa kemudian diperbolehkan masuk ke ruang Sekretaris DPRD Jatim untuk menyampaikan tuntutan secara langsung.

Ali mengatakan pengamanan dilakukan karena DPRD Jatim memiliki agenda rapat paripurna pada hari yang sama. “Kalau merangsek masuk kan akan ada paripurna. Saya tidak menyalahkan polisi, karena mengamankan,” katanya.

Sementara itu, Korlap SATRIA Jatim Mahmudi mengatakan, tuntutan utama massa adalah penghentian Program MBG. Massa juga meminta DPRD Jatim mengevaluasi sejumlah program pemerintah lainnya.

Dalam tuntutannya, SATRIA Jatim mendesak DPRD Jatim mengeluarkan rekomendasi penghentian MBG. Mereka juga meminta DPRD Jatim memfasilitasi dialog dengan Presiden Prabowo Subianto atau pihak yang mewakilinya.

Massa menyatakan akan menggelar aksi jilid II apabila tuntutan tersebut tidak dipenuhi. Aksi SATRIA Jatim pun berakhir dengan dialog. Massa tetap mempertahankan tuntutan penghentian MBG dan meminta DPRD Jatim meneruskan aspirasi kepada pemerintah pusat.