Eksponen Nasionalis 96 Bawa Tuntutan Ini ke DPRD Jatim, Besok!
Eksponen Nasionalis 96 akan beraksi di DPRD Jatim pada 10 November 2026, mendesak aspirasi pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka diteruskan ke DPR RI.
Kelompok itu mendasarkan tuntutan pada putusan MK dan MA terkait dokumen pendidikan Gibran, serta meminta aparat menyelidiki penerbitan surat keterangan dan aturan KPU.
MK menyatakan tak dapat mendiskualifikasi Gibran yang telah dilantik; Polda Jatim menyiapkan pengamanan dua demonstrasi di Surabaya dan mengimbau aksi berlangsung damai.
Surabaya, IDN Times – Tuntutan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bakal mewarnai peringatan Hari Pahlawan di Surabaya. Eksponen Nasionalis 96 berencana menggeruduk Gedung DPRD Jawa Timur, Jalan Indrapura, Selasa (10/11/2026), untuk mendesak DPR RI menggunakan hak angket hingga mengusulkan pemakzulan Gibran.
Penanggung jawab aksi, Saleh Ismail Mukadar mengatakan, tuntutan tersebut berangkat dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) yang berkaitan dengan persyaratan pendidikan Gibran saat mencalonkan diri sebagai wakil presiden.
Saleh menilai kedua putusan itu menjadi dasar untuk mempersoalkan kembali keterpenuhan syarat Gibran sebagai Wakil Presiden. Ia bahkan menganggap putusan MA berlaku surut atau retroaktif.
"Setelah mempelajari amar putusan MK di mana menyatakan bahwa tidak menemukan ijazah SMA atau ijazah sederajat pada saudara Gibran Rakabuming Raka, juga putusan MA yang membatalkan dan menyatakan tidak berlaku surat keterangan atau suket Gibran yang menjadi syarat utama pencalonan saudara Gibran sebagai calon wakil presiden, maka kemudian kami menarik kesimpulan bahwa putusan MA tersebut adalah berlaku retroaktif," kata Saleh.
Atas dasar penafsiran tersebut, Saleh menyatakan pihaknya menilai Gibran tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Wakil Presiden. Mereka pun akan menyampaikan aspirasi kepada DPRD Jatim agar diteruskan ke DPR RI.
"Karena itu besok pada tanggal 10 November 2026, kami dari Eksponen Nasionalis 96 yang saya pimpin akan datang ke DPRD Jawa Timur di Indrapura untuk menyampaikan aspirasi kami agar kemudian mereka meneruskannya ke DPR RI, agar DPR RI menggunakan haknya melakukan hak angket atau hak apa pun untuk mengusulkan pemakzulan saudara Gibran sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia," ujarnya.
Tak hanya mendesak pemakzulan, kelompok tersebut juga meminta aparat penegak hukum memeriksa pihak-pihak yang terlibat dalam penerbitan surat keterangan pendidikan Gibran. Saleh turut menyoroti aturan KPU yang menurutnya menjadi dasar meloloskan Gibran sebagai calon wakil presiden.
"Kami juga menuntut atau meminta kepada aparat penegak hukum agar kemudian memeriksa, menyelidiki dan kemudian menghukum pihak-pihak yang membuat suket yang meloloskan saudara Gibran maupun pasal selundupan yang dibuat oleh KPU yang meloloskan saudara Gibran sebagai calon wakil presiden," katanya.
Sebelumnya, MK dalam putusan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah atau dokumen pendidikan luar negeri yang dapat disetarakan dengan ijazah SMA atau sederajat.
Namun, MK menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima karena persoalan kedudukan hukum. MK juga menegaskan tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran yang telah dilantik sebagai wakil presiden.
Sementara itu, MA mengabulkan kasasi dalam perkara terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran pada 30 Oktober 2026. Meski demikian, anggapan bahwa putusan tersebut berlaku surut dan otomatis menggugurkan status Gibran sebagai wakil presiden merupakan penafsiran Saleh, bukan kesimpulan yang dapat langsung dilekatkan pada amar putusan pengadilan.
Di sisi lain, Polda Jawa Timur telah menyiapkan langkah pelayanan dan pengamanan untuk mengawal dua aksi unjuk rasa yang dijadwalkan berlangsung di Surabaya pada Hari Pahlawan. Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Jules Abraham Abast mengatakan, kepolisian menghormati hak masyarakat menyampaikan pendapat di muka umum sesuai ketentuan perundang-undangan. Personel disiapkan untuk menjaga agar aksi berlangsung aman dan tertib, sekaligus melindungi masyarakat lain yang beraktivitas di sekitar lokasi.
"Dalam rangka memperingati Hari Pahlawan 10 November, Polda Jawa Timur bersama jajaran dan stakeholder terkait tentunya telah mempersiapkan langkah-langkah pelayanan dan pengamanan untuk memastikan seluruh aktivitas masyarakat dapat berlangsung dengan aman, tertib, dan lancar," katanya.
Berdasarkan poster ajakan aksi yang beredar, demonstrasi bertajuk Gerakan Pembela Konstitusi dijadwalkan berlangsung di depan Gedung DPRD Jatim mulai pukul 10.00 WIB dengan seruan "Makzulkan Gibran". Sementara aksi Indonesia Sadar dan Surabaya Sadar dijadwalkan mulai pukul 11.00 WIB di kawasan Tugu Air Mancur, samping Balai Pemuda. Poster aksi kedua juga menyebut rencana long march dari Kampus B Universitas Airlangga (Unair).
"Kehadiran personel kepolisian bertujuan memberikan pelayanan, perlindungan, dan pengamanan, baik kepada masyarakat yang menyampaikan aspirasi maupun masyarakat lainnya yang beraktivitas," kata Abast. Polisi mengimbau peserta aksi menyampaikan aspirasi secara damai, menjaga ketertiban, serta menghormati hak masyarakat lainnya.
