121 Kuota Petugas Haji Jatim Dibuka, Cek Syaratnya
Pemprov Jawa Timur membuka seleksi 121 Petugas Haji Daerah untuk haji 1448 H/2027, terdiri atas 91 pelayanan umum dan 30 pelayanan kesehatan.
Pendaftaran berlangsung 5–10 November 2026. Kuota mendukung sekitar 42.051 jemaah Jatim, dengan 108 petugas untuk kabupaten/kota dan 13 alokasi Pemprov.
Peserta wajib memenuhi syarat usia, pendidikan atau profesi, kesehatan, administrasi, dan rekomendasi kepala daerah; verifikasi 11–13 November, CAT 14 November, hasil diumumkan 16 November 2026.
Surabaya, IDN Times – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim) membuka seleksi Petugas Haji Daerah (PHD) untuk penyelenggaraan ibadah haji 1448 Hijriah/2027 Masehi. Ada 121 kuota yang disediakan untuk Jawa Timur, terdiri dari 91 petugas pelayanan umum dan 30 petugas pelayanan kesehatan.
Pendaftaran calon petugas berlangsung pada 5–10 November 2026. Seleksi ini terbuka melalui dua formasi, yakni pelayanan umum dan pelayanan kesehatan. Para calon peserta perlu memperhatikan persyaratan administrasi, batas usia, hingga rekomendasi dari kepala daerah sebelum mengikuti tahapan berikutnya.
Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa meminta calon peserta memedomani seluruh ketentuan seleksi. Menurutnya, petugas haji memiliki tanggung jawab mendampingi jemaah selama menjalankan ibadah di Tanah Suci, termasuk memberikan perhatian kepada jemaah lanjut usia dan mereka yang memiliki risiko kesehatan tinggi.
"Tahapan, persyaratan, alur dan ketentuan harus benar-benar dipedomani bagi para calon peserta Seleksi PHD," kata Khofifah di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Senin (9/11/2026).
Dari total 121 kuota, sebanyak 108 orang dialokasikan untuk kabupaten/kota se-Jawa Timur. Sementara itu, 13 kuota lainnya menjadi alokasi Pemprov Jatim yang pembiayaannya bersumber dari APBD Jatim.
Alokasi petugas tersebut disiapkan untuk mendukung pelayanan sekitar 42.051 jemaah haji asal Jawa Timur yang tergabung dalam kelompok terbang (kloter) dari seluruh kabupaten/kota.
Seleksi PHD tahun ini mencakup dua bidang layanan. Formasi pelayanan umum berfokus pada pendampingan dan dukungan pelayanan jemaah selama penyelenggaraan ibadah haji. Calon petugas diharapkan memiliki kemampuan manajerial, komunikasi, dan pelayanan yang baik.
Sementara itu, formasi pelayanan kesehatan diperuntukkan bagi dokter atau tenaga keperawatan yang memenuhi persyaratan profesi. Untuk formasi pelayanan umum, calon peserta harus berusia minimal 30 tahun dan maksimal 55 tahun saat mendaftar, dengan pendidikan paling rendah S1 atau sederajat.
Adapun formasi pelayanan kesehatan menetapkan batas usia minimal 27 tahun dan maksimal 55 tahun. Persyaratan dasar lainnya meliputi warga negara Indonesia, beragama Islam, sehat jasmani dan rohani, memiliki integritas serta komitmen pelayanan, memenuhi kelengkapan administrasi, dan mempunyai kemampuan digital.
Calon peserta perlu menyiapkan sejumlah dokumen administrasi, yakni:
• Kartu Tanda Penduduk (KTP).
• Ijazah terakhir.
• Surat rekomendasi Bupati atau Wali Kota bagi calon PHD kabupaten/kota.
• Surat rekomendasi Gubernur bagi calon PHD tingkat provinsi.
• Surat keterangan sehat dari puskesmas atau rumah sakit pemerintah.
• Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) bagi calon peserta non-ASN.
Pengusulan calon PHD dilakukan melalui pemerintah daerah. Berdasarkan Keputusan Menteri Haji dan Umrah Nomor 78 Tahun 2026, kepala daerah memberikan rekomendasi sekaligus menyatakan kesanggupan pembiayaan melalui APBD.
Seluruh biaya pengusulan dan pemberangkatan calon PHD, termasuk Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH), dibebankan kepada APBD provinsi atau kabupaten/kota sesuai kewenangannya. Biaya tersebut tidak dibebankan kepada individu yang diusulkan.
Setelah pendaftaran ditutup pada 10 November 2026, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota harus menyampaikan rekomendasi calon petugas paling lambat pukul 24.00 WIB pada hari yang sama.
Berikutnya, Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Jawa Timur bersama Pemprov Jatim melalui Biro Kesejahteraan Rakyat melakukan verifikasi usulan pada 11–13 November 2026.
Calon peserta yang lolos verifikasi akan mengikuti tes berbasis Computer Assisted Test (CAT) pada 14 November 2026. Hasil seleksi dijadwalkan diumumkan pada 16 November 2026.
Khofifah meminta pemerintah kabupaten/kota ikut mengawal proses seleksi agar informasi pendaftaran tersampaikan secara terbuka dan calon petugas yang terpilih memenuhi ketentuan.
"Petugas Haji Daerah bukan sekadar pendamping perjalanan. Mereka adalah pelayan tamu-tamu Allah. Kita butuh petugas yang berintegritas, kompeten, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki keikhlasan melayani," terangnya.
Untuk informasi lebih lanjut mengenai seleksi PHD Jawa Timur, masyarakat dapat menghubungi Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Jawa Timur melalui nomor 081933027948 atau 08179673643.
