Kordinaor Umum ASAB, Rakhmadi mengatakan, aksi tersebut akan diisi dengan pertunjukan seni, mimbar bebas, dan instalasi seni. Peserta aksi juga akan menyampaikan aspirasinya di atas kain putih panjang sebagai simbol harapan bersama untuk perubahan yang lebih baik.
Besok Aliansi Surabaya Bergerak Demo di Depan Grahadi
Kota Surabaya4 min read
Intinya Sih
Aliansi Suroboyo Bergerak akan menggelar aksi damai "Suroboyo Wani" di Taman Apsari depan Grahadi, Surabaya, Minggu 8 November 2026, dengan seni, mimbar bebas, dan instalasi aspirasi.
Aksi membawa tuntutan agar Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mundur, karhutla ditetapkan sebagai bencana nasional, serta korban bencana di berbagai daerah ditangani adil.
Aliansi juga mendesak penghentian program yang dinilai boros, perbaikan tata kelola dan pemberantasan KKN, serta penghentian represi dan perluasan peran militer di ranah sipil.
This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.
Surabaya, IDN Times - Sejumlah masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Suroboyo Bergerak (ASAB) menggelar aksi damai bertajuk "Suroboyo Wani" di Taman Apsari, teparnya di depan Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Minggu (8/11/2026). Mereka membawa lima tuntutan.
“Seruan yang kami sampaikan ini adalah tanda cinta kami kepada Tanah Air. Kami tulus menginginkan Indonesia yang lebih adil dan sejahtera,” ujarnya, Sabtu (7/11/2026).
Lima tuntutan itu, pertama mendesak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mundur dari jabatannya sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Pemerintahan saat ini dinilai tidak kompeten dalam mengelola negara secara menyeluruh.
“Kerusakan hutan terus berulang, pasar modal (IHSG) tidak stabil, penanganan bencana lambat, kasus keracunan pangan program MBG, praktik rangkap jabatan pejabat, kabinet yang terlalu gemuk, serta lemahnya transparansi keuangan negara. Dampak ketidakmampuan memimpin ini dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, warga menuntut pemerintahan ini mundur secara terhormat demi kepentingan rakyat, jelasnya..
Kedua, mendesak pemerintah untuk menetapkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebagai bencana nasional. Menurutnya, kebakaran hutan dan lahan bukan sekadar masalah lingkungan, tetapi adalah krisis kemanusiaan nasional yang berulang setiap tahun dengan dampak yang semakin meluas.
“Kabut asap melintasi batas provinsi, bahkan hingga ke negara tetangga. Kesehatan jutaan orang terancam, ekologi hutan rusak parah, dan kerugian ekonomi mencapai triliunan rupiah,” terangnya.
Penanganan yang baru dilakukan saat api sudah besar tidak lagi cukup. Pemerintah harus segera menetapkan karhutla sebagai Bencana Nasional, sehingga penanganannya terjamin anggarannya dan berkelanjutan. Koordinasi antar-instansi harus diperkuat, penegakan hukum lebih tegas, serta program pencegahan dan edukasi berjalan terus-menerus.
“Selain itu, kami menuntut penanganan yang adil dan layak bagi seluruh korban bencana alam mulai dari banjir di Sumatera, gempa di NTT, hingga bencana di daerah-daerah lainnya di seluruh Indonesia. Negara harus hadir dan melindungi warganya," ujar Kardono.
Ketiga mendesak pemerintah untuk menghentikan program yang dinilai boros anggaran dan tidak pro rakyat maupun anti demokrasi. Program seperti Makan Siang Gratis (MBG), Koperasi Desa/Kelurahan (KDKMP), Program Strategis Nasional (PSN), dan Batalyon Teritorial Pembantu menyerap anggaran hampir Rp1.000 triliun, namun tidak memberikan manfaat yang sebanding bagi rakyat.
“Sebaliknya, pos alokasi penting justru dikorbankan, subsidi BBM, dana respons bencana, peningkatan literasi, dan dana otonomi daerah terancam dipangkas. Aggaran negara adalah uang rakyat, harus dikelola dengan jujur, transparan, dan tepat sasaran — bukan dihamburkan untuk program yang tidak jelas manfaatnya,” kata dia.
Keempat, mendesak pemerintah untuk memperbaiki tata kelola di segala bidang. Menurut Rakhmadi, tekanan ekonomi masyarakat saat ini semakin berat. Harga kebutuhan pokok terus naik namun tidak diiringi kenaikan upah yang layak. Praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) masih merajalela di berbagai instansi. Akses pendidikan dan layanan kesehatan yang berkualitas semakin sulit dijangkau. Kesejahteraan tenaga medis dan tenaga pendidik pun belum membaik.
"Kami menuntut perbaikan tata kelola secara menyeluruh, dari transparansi anggaran hingga penindakan korupsi agar setiap kebijakan benar-benar berpihak pada rakyat," tegas Kardono.
Kelima, hentikan represi dan dwi fungsi militer di ranah sipil. Menurutnya, pengembangan peran TNI, khususnya TNI Angkatan Darat, tidak berorientasi pada peningkatan pertahanan negara, melainkan semakin memperluas pengaruhnya ke ruang kehidupan sipil , terutama di daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (daerah 3T). Hal ini menciptakan konflik kepentingan yang mengorbankan masyarakat setempat.
"Kami menuntut dikembalikannya tentara ke barak sesuai fungsi konstitusionalnya sebagai kekuatan pertahanan, serta dihentikannya segala bentuk represi terhadap warga yang menyampaikan aspirasi secara damai. Kebebasan berekspresi adalah hak konstitusional setiap warga negara yang tidak boleh dibungkam," urai Kardono.
Aliansi Suroboyo Bergerak mengajak seluruh warga Surabaya dan masyarakat Indonesia untuk ikut bersuara. Perubahan yang diharapkan bisa terwujud asalkan peduli, berani bersuara, dan bergerak bersama, bukan berdasarkan kebencian, tetapi keinginan tulus untuk menjadikan Indonesia lebih baik untuk kita semua.
“Api tidak mengenal batas daerah penanganannya pun tidak boleh dibatasi oleh kewenangan lokal. Ini tanggung jawab kita semua sebagai satu bangsa. Perubahan tidak dimulai dari satu orang, tetapi dari kita semua yang berani bersuara hari ini,” pungkas dia.
