Demo Grahadi Bubar Damai, Massa Tetap Desak Prabowo-Gibran Mundur
- Demonstrasi di depan Gedung Negara Grahadi, Surabaya, berakhir damai setelah massa dari Aliansi Rakyat Surabaya Menggugat membubarkan diri sekitar pukul 17.25 WIB.
- Massa aksi menyoroti sembilan kegagalan pemerintahan Prabowo-Gibran, mulai dari krisis legitimasi, pelemahan negara hukum, hingga memburuknya kondisi sosial-ekonomi rakyat.
- Para demonstran menuntut Prabowo-Gibran mundur dan mendesak pembentukan pemerintahan transisi sesuai konstitusi untuk memulihkan demokrasi serta melindungi kelompok rentan dan minoritas.
Surabaya, IDN Times - Demonstrasi di depan Gedung Negara Grahadi, Surabaya, berakhir dengan damai. Massa demonstran dari Aliansi Rakyat Surabaya Menggugat tampak membubarkan diri sekitar pukul 17.25 WIB, Senin (22/6/2026).
Pembubaran massa aksi ini bermula dari seorang budayawan Surabaya yang juga aktivis 98, Taufik Hidayat alias Taufik Monyong tampak memantau para massa aksi yang sudah tidak lagi berorasi. Kemudian, ia berjalan menuju ke barat untuk polisi segera membuka blokade water barier.
Setelahnya, Taufik mengimbau para demonstran yang masih bergerombol di tengah jalan agar membuka jalan untuk para pengendara sepulang kerja. Secara spontan para demonstran membukakan jalan. Mereka juga langsung membubarkan diri masing-masing.
Dalam aksi ini, demonstran menggelorakan sembilan kegagalan pemerintahan Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka. Yakni, krisis legitimasl dan pelanggaran etika konstitusional, pengabalan prinsip demokrasi deliberatif dan partislpasi publik.
Lebih lanjut, pelemahan negara hukum dan akuntabilitas kekuasaan, millterisasl kekuasaan dan kemunduran supremasi sipil serta kebebasan sipil, konsentrasl kekuasaan aparat keamanan dan Polri superbody, krisis lingkungan hidup dan perampasan ruang hidup rakyat.
Memburuknya kondisi soslal-ekonoml rakyat, penguatan oligarkis, dan menurunnya kepercayaan pasar dan menguatnya kartel polltik dan oligarki kekuasaan serta kegagalan perlindungan kelompok rentan dan minoritas.
Demonstran pun menuntut Prabowo-Gibran untuk mengundurkan diri dari jabatannya sebagal bentuk pertanggungjawaban polltik dan konstitusional atas berbagai kegagalan pemerintahan yang telah menimbulkan kerugian bagi rakyat, melemahkan instltusi demokrasl, dan mengancam masa depan Indonesia.
Kemudian juga menuntut pembentukan pemerintahan transisl sesuai dengan mekanisme konstitusional sebagaima diatur dalam Pasal 8 ayat (3) UUD NKRI Tahun 1945. Pemerintahan transisi tersebut harus menjalankan mandat pemulihan demokrasi, penghormatan hak asasi manusia, perlindungan kelompok rentan dan minoritas, pemulihan ruang hidup rakyat, serta memastikan terselenggaranya proses polltik yang transparan, akuntabel, dan partisipatif.
Demonstran juga mendorong seluruh elemen masyarakat sipil dan rakyat Indonesia untuk melakukan perubahan secara fundamental terhadap sistem poltik saat ini, mengingat sistem politik saat ini menjadi sumber lahirnya pemimpin-pemimpin yang tidak kompeten dan tidak berpihak pada kepentingan rakyat, melainkan hanya berpihak pada kepentingan elit dan oligarki.
