Dana Seret dan Administrasi Bermasalah, 6 SPPG di Ngawi Setop MBG
- Dana pusat belum cair, siswa jadi korban
- Tiga SPPG di Ngawi terhenti karena dana operasional dari pemerintah pusat belum cair hingga pertengahan Desember 2025.
- Siswa sebagai penerima manfaat harus menanggung dampaknya berupa terhentinya asupan makanan bergizi.
- Lemahnya kesiapan SPPG dan pengawasan program
- Hasil monitoring menunjukkan tiga SPPG dihentikan sementara karena belum memenuhi persyaratan teknis.
- Sejumlah SPPG ternyata belum sepenuhnya siap secara administratif maupun standar layanan, namun sudah terlanjur
Ngawi, IDN Times – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang-gadang menjadi salah satu program unggulan nasional kembali tersandung di daerah. Di Kabupaten Ngawi, sedikitnya enam Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) terpaksa menghentikan operasionalnya. Penyebabnya berlapis, mulai dari dana pemerintah pusat yang tak kunjung cair hingga persoalan administrasi dan standar layanan yang belum terpenuhi.
Kondisi ini membuat distribusi makanan bergizi bagi ribuan siswa sekolah terhenti tanpa kejelasan waktu. Padahal, program MBG seharusnya menjadi penopang pemenuhan gizi anak sekaligus upaya pencegahan stunting.
1. Dana pusat belum cair, siswa jadi korban
Ketua Satuan Tugas (Satgas) MBG Kabupaten Ngawi, Ony Anwar Harsono, mengungkapkan bahwa tiga SPPG terpaksa berhenti beroperasi murni karena persoalan anggaran. Hingga pertengahan Desember 2025, dana operasional dari pemerintah pusat belum juga diterima pengelola SPPG. “Yang berhenti sementara karena dana belum cair ada tiga, yakni di Desa Kandangan, Kecamatan Kwadungan, dan Kecamatan Gerih,” kata Ony, Kamis (18/12/2025).
Situasi ini menimbulkan pertanyaan serius soal kesiapan skema pendanaan MBG. Di lapangan, para pengelola SPPG tidak bisa terus menalangi biaya operasional, sementara siswa sebagai penerima manfaat harus menanggung dampaknya berupa terhentinya asupan makanan bergizi.
2. Lemahnya kesiapan SPPG dan pengawasan program
Persoalan MBG di Ngawi tak berhenti pada dana. Hasil Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pemerintah Kabupaten Ngawi bersama Badan Gizi Nasional (BGN) menunjukkan, tiga SPPG lain juga harus dihentikan sementara karena belum memenuhi persyaratan teknis.
“SLHS-nya belum terbit dan ada beberapa persyaratan lain yang belum terpenuhi. Karena itu SPPG di Kawu, Sine, dan Mantingan juga dihentikan sementara,” jelas Ony.
Fakta ini menunjukkan lemahnya kesiapan operasional sejak awal. Di tengah ambisi besar menjalankan program nasional, sejumlah SPPG ternyata belum sepenuhnya siap secara administratif maupun standar layanan, namun sudah terlanjur beroperasi.
3. Penghentian demi keamanan, tapi menambah daftar ironi
Satgas MBG berdalih, penghentian sementara dilakukan sebagai langkah kehati-hatian agar kasus keracunan makanan yang sempat terjadi dan merugikan ratusan siswa dalam tiga bulan terakhir tidak terulang kembali.
“Monitoring dan evaluasi akan terus kami lakukan bersama BGN untuk memastikan keamanan dan kualitas makanan,” tegas Ony.
Namun di sisi lain, penghentian ini justru memperlihatkan ironi program MBG di daerah. Program yang bertujuan menjamin gizi anak sekolah justru berjalan tersendat akibat persoalan klasik: dana yang tersendat, standar yang belum siap, dan koordinasi antarinstansi yang belum solid.
4. Koordinasi BGN dipertanyakan, nasib MBG belum jelas
Ony menyebutkan, pendampingan teknis SPPG sepenuhnya berada di bawah kewenangan Koordinator Wilayah BGN Ngawi. Satgas MBG Kabupaten Ngawi mengaku hanya bisa terus berkoordinasi sembari menunggu perbaikan dari pihak terkait.
“Saat ini pendampingan melekat masih wewenang Korwil BGN Ngawi. Kami akan terus mengawal agar persyaratan bisa segera dipenuhi,” ujarnya.
Hingga kini, belum ada kepastian kapan enam SPPG tersebut bisa kembali beroperasi. Sementara itu, ribuan siswa di Ngawi terpaksa menunggu, di tengah program nasional yang semestinya menjamin keberlanjutan dan kepastian layanan sejak awal.
