Surabaya, IDN Times – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Pengurus Koordinator Cabang (PKC) PMII Jawa Timur (Jatim) akhirnya membubarkan diri setelah memblokade Jalan Pahlawan, Surabaya, selama sekitar satu jam, Rabu (24/6/2026). Meski aksi berakhir sekitar pukul 16.50 WIB, massa memperingatkan akan kembali turun ke jalan dengan jumlah yang lebih besar jika tuntutan mereka tetap diabaikan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Sebelum membubarkan diri, massa sempat membakar ban, memblokade akses Jalan Pahlawan, dan terlibat aksi saling dorong dengan aparat kepolisian. Blokade baru dibuka setelah negosiasi berlangsung dan massa sepakat mengakhiri demonstrasi.
Sekretaris Umum PKC PMII Jatim, Abdur Razak mengatakan, sekitar 500 mahasiswa mengikuti aksi tersebut. Mereka membawa sejumlah tuntutan yang ditujukan kepada pemerintah pusat maupun Pemerintah Provinsi Jawa Timur. "Ya, massa aksi pada hari ini ada sekitar 500-an," ujarnya.
Razak menjelaskan, salah satu tuntutan utama adalah penolakan terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Selain itu, PMII juga meminta pemerintah menghentikan pembangunan batalyon di lahan pertanian produktif serta menindak tegas aktivitas pertambangan ilegal di Jatim.
"Kami juga membawa isu regional mengenai rusaknya lingkungan akibat industri pertambangan di Jawa Timur. Kami meminta dilakukan operasi besar-besaran untuk mencabut tambang yang tidak memiliki izin," tegasnya.
Menurut Razak, Kantor Gubernur Jatim dipilih sebagai lokasi aksi karena dianggap menjadi pusat pengambilan kebijakan di daerah. Sebelum berunjuk rasa, massa bahkan sempat mendatangi Taman Makam Pahlawan untuk menyampaikan simbol kekecewaan mereka.
"Kami sudah merasa hari ini tidak bisa berbicara dengan pemerintah yang hidup, maka kami mengadukan semuanya kepada para pahlawan yang telah mendahului kita," ucapnya.
Kekecewaan mahasiswa semakin memuncak karena tidak ada pejabat yang dinilai memiliki kewenangan untuk menjawab tuntutan mereka. Perwakilan yang hadir, menurut Razak, tidak memiliki otoritas mengambil keputusan sehingga dialog tidak menghasilkan kesepakatan.
"Yang menemui memang ada, tetapi tidak punya otoritas terhadap tuntutan kami. Makanya kami memilih memblokade jalan untuk mencoba mendatangkan mereka, tetapi hasilnya nihil," katanya.
PMII sejatinya berharap Gubernur Jatim atau Wakil Gubernur dapat menemui massa. Jika berhalangan, mereka meminta kepala organisasi perangkat daerah (OPD) yang berwenang terhadap isu yang diangkat untuk berdialog secara langsung. Namun hingga aksi berakhir, permintaan tersebut tidak terpenuhi.
Razak memastikan aksi kali ini bukan yang terakhir. PMII akan melakukan konsolidasi internal dan membuka peluang menggelar demonstrasi lanjutan dengan jumlah massa yang lebih besar. "Teman-teman sangat kecewa dan ada kemungkinan kami akan turun kembali. Untuk waktunya belum kami pastikan, nanti akan kami konsolidasikan lebih lanjut," tegasnya.