- Menurunkan harga kebutuhan pokok dan BBM.
- Menghentikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih.
- Mencabut UU Polri dan UU TNI.
- Menciptakan lapangan kerja yang layak.
- Membubarkan Komando Teritorial serta menghentikan keterlibatan TNI dalam ranah sipil.
- Menghentikan proyek reklamasi Surabaya Waterfront Land.
- Membebaskan seluruh tahanan politik serta memulihkan nama baik mereka.
- Memprioritaskan anggaran pendidikan dan kesehatan.
- Mewujudkan transportasi umum yang layak, inklusif, dan gratis.
- Membubarkan parlemen dan membangun kuasa rakyat.
- Mengakhiri kepemilikan pribadi atas alat-alat produksi.
Intinya Sih
- Ratusan massa aksi #IndonesiaSekarat di depan Gedung Negara Grahadi, Surabaya, memanas setelah tak kunjung ditemui pemerintah hingga malam hari, membuat polisi menutup Jalan Gubernur Suryo.
- Massa menyuarakan 11 tuntutan, termasuk penurunan harga kebutuhan pokok dan BBM, penghentian program MBG serta KDMP, hingga pencabutan UU Polri dan UU TNI.
- Juru bicara Front Anti Kapitalisme menilai kebijakan pemerintah tidak menyentuh akar rumput dan mengkritik fokus pada program yang dianggap tidak mendesak di tengah persoalan ekonomi masyarakat.
Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)
Surabaya, IDN Times – Demonstrasi bertajuk #IndonesiaSekarat yang digelar ratusan massa di depan Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Jumat (26/6/2026), memanas. Massa mulai marah setelah pukul 18.30 WIB, tak kunjung ditemuai oleh pihak pemerintah. Mereka mencoba masuk gedung negara grahadi dengan mendorong pagar sisi timur.
Pantauan IDN Times di lokasi, polisi terus memberikan imbauan melalui pengeras suara. Sementara itu, jalan gubernur suryo ditutup total karena situasi di lapangan masih memanas.
Sebelumnya, massa yang tergabung dalam aksi "Warga Surabaya Turun ke Jalan" menyampaikan 11 tuntutan kepada pemerintah, mulai dari penurunan harga kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak (BBM), penghentian program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih, hingga pencabutan Undang-Undang Polri dan Undang-Undang TNI.
Dalam aksi tersebut, massa juga membentangkan sebuah banner berukuran sekitar 1,5 x 4 meter bergambar karikatur yang disebut menyerupai Presiden Prabowo Subianto. Banner yang dipasang di jembatan penyeberangan orang (JPO) Jalan Gubernur Suryo itu memuat tulisan "Prabowo Kowarso Kowarso", "Gendarseng", "Lemes", dan "Longor".
Aksi dimulai sekitar pukul 16.20 WIB. Massa yang didominasi kalangan muda tiba di depan Grahadi setelah melakukan long march dari kawasan Monumen Kapal Selam (Monkasel), Jalan Pemuda. Sebagian besar peserta mengenakan pakaian kasual dan menutupi wajah menggunakan masker atau penutup muka.
Setibanya di lokasi, massa membentuk lingkaran dan secara bergantian menyampaikan orasi. Mereka juga membakar pakaian bekas yang dibawa dari rumah sebagai bentuk simbolik protes terhadap kebijakan pemerintah.
Juru Bicara Front Anti Kapitalisme, Septia Rahma, mengatakan aksi tersebut merupakan kelanjutan dari demonstrasi yang sebelumnya telah digelar di Surabaya. Menurutnya, peserta berasal dari berbagai elemen masyarakat, termasuk mahasiswa dan buruh.
Septia menjelaskan, banner bergambar karikatur yang dipasang dalam aksi terinspirasi dari istilah yang tengah ramai di media sosial. Sementara penggunaan kata "lemes" dan "longor" dimaksudkan sebagai kritik terhadap pemerintahan saat ini.
"Kalau 'lemes longor' itu berasal dari tren yang hari ini sering muncul di media sosial. Kami memakai istilah itu karena menurut kami pemerintahannya lemas, kebijakannya tidak pernah menyentuh akar rumput," ujarnya.
Ia menilai sejumlah program prioritas pemerintah, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), belum menjawab kebutuhan masyarakat. Menurutnya, pemerintah seharusnya lebih memprioritaskan sektor pendidikan, kesehatan, dan fasilitas publik.
"Yang kami pahami adalah seharusnya pendidikan dan fasilitas umum jauh lebih penting," katanya.
Selain itu, Septia juga mengkritik pemerintah yang dinilai lebih fokus pada kebijakan yang tidak mendesak di tengah persoalan ekonomi yang dihadapi masyarakat.
"Kami memakai istilah ini karena lebih dekat dengan warga Surabaya dan menjadi pengingat bahwa pemerintah saat ini menurut kami hanya bisa 'lemes' dan 'longor'," ucapnya.
Adapun 11 tuntutan yang disampaikan massa meliputi:
Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian. Situasi di Jalan Gubernur Surya masih memanas. Polisi mencoba mengimbau dari pengeras suara, tapi massa masih tampak kecewa.
