Realisasi Pendapatan Negara di Jatim Capai Rp202 T, PNBP Melonjak

Surabaya, IDN Times – Kementerian Keuangan melalui Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Jawa Timur mencatat realisasi pendapatan negara di provinsi ini mencapai Rp202,19 triliun hingga 31 Oktober 2025. Angka tersebut setara 71,50 persen dari target Rp282,77 triliun.

Kepala Kanwil DJPb Jatim, Saiful Islam, mengatakan penerimaan negara masih ditopang sektor perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Namun capaian keduanya menunjukkan tren berbeda. “Penerimaan perpajakan terealisasi 70,25 persen atau Rp194,82 triliun, sedangkan PNBP sudah melampaui target dengan capaian 135,33 persen atau Rp7,37 triliun,” ujar Saiful dalam konferensi pers kinerja APBN Jatim, Rabu (26/11/2025).

Dari sisi perpajakan, penerimaan yang dikelola Ditjen Pajak mencapai Rp82,16 triliun (63,95 persen dari target), sedangkan penerimaan kepabeanan dan cukai oleh Bea Cukai mencapai Rp112,65 triliun (75,69 persen). Sektor industri pengolahan menjadi tulang punggung penerimaan pajak dengan kontribusi Rp46,11 triliun atau 56,1 persen.

Untuk penerimaan bea dan cukai, cukai menyumbang porsi terbesar, yakni Rp107,22 triliun atau 75,31 persen dari target, tumbuh 4,78 persen dibanding tahun sebelumnya. Bea masuk justru terkontraksi 10,58 persen karena kebijakan ketahanan pangan dan meningkatnya pemanfaatan fasilitas Free Trade Agreement. Sementara bea keluar melonjak 415 persen seiring naiknya harga dan volume ekspor CPO.

PNBP juga menunjukkan kinerja kuat. Pendapatan BLU mencapai Rp3,93 triliun atau 118,70 persen dari target—ditopang terutama dari 18 perguruan tinggi negeri serta layanan rumah sakit pemerintah seperti Rumkit AL Dr. Ramelan yang realisasinya menembus 130 persen.

Sementara itu, dari sisi belanja negara, realisasi hingga Oktober 2025 tercatat Rp102,80 triliun atau 80,53 persen dari pagu. Belanja pemerintah pusat mencapai Rp32,95 triliun, sedangkan Transfer ke Daerah (TKD) mencapai Rp69,86 triliun. “Belanja pemerintah pusat didominasi belanja pegawai dengan serapan 85 persen, disusul belanja barang, belanja modal, dan bansos,” kata Saiful.

Belanja kesehatan juga menunjukkan progres signifikan dengan realisasi Rp2,45 triliun (74 persen), sementara belanja pendidikan mencapai Rp9,44 triliun atau 67 persen dari pagu.

Saiful menegaskan bahwa kinerja APBN Jawa Timur tetap solid dan menjadi penopang penting stabilitas fiskal nasional. Penerimaan yang masih belum sepenuhnya optimal, khususnya perpajakan, akan dikejar melalui penguatan koordinasi antar-instansi, peningkatan kepatuhan, dan pengawasan risiko.

“APBN harus terus hadir menjaga momentum ekonomi. Kami pastikan pengelolaan fiskal di Jawa Timur tetap sehat dan efektif,” pungkasnya.