Usai Kasus Al Khoziny, Kemenag Sebut Ada 80 Ponpes Berisiko Tinggi Ambruk
- Menteri Agama Nasaruddin Umar menegaskan pemerintah memberi perhatian khusus terhadap kerawanan bangunan pesantren setelah insiden ambruknya Pondok Pesantren Al Khoziny, Sidoarjo.
- Hasil identifikasi awal menunjukkan ada sekitar 80 pondok pesantren dengan tingkat kerawanan sangat tinggi yang harus segera diperbaiki untuk keselamatan santri.
- Pemerintah ingin memastikan seluruh santri tinggal dan belajar di lingkungan yang aman dan layak, serta Presiden telah memerintahkan pendataan pesantren rawan di seluruh Indonesia.
Surabaya, IDN Times - Menteri Agama, Nasaruddin Umar menegaskan bahwa pemerintah kini memberi perhatian khusus terhadap tingkat kerawanan bangunan pesantren, menyusul insiden ambruknya bangunan di Pondok Pesantren Al Khoziny, Sidoarjo. Kemenag bersama kementerian teknis lain diperintahkan Presiden untuk memastikan kasus serupa tidak terulang.
Hasil identifikasi awal menunjukkan setidaknya terdapat sekitar 80 pondok pesantren yang masuk kategori tingkat kerawanan sangat tinggi dan harus segera diperbaiki. “Presiden langsung memberikan instruksi untuk diperbaiki sebelum terjadi musibah. Kita bersyukur Presiden sangat proaktif memberikan perhatian khusus kepada pondok pesantren,” ujarnya usai menghadiri acara di UIN Sunan Ampel Surabaya, Rabu (26/11/2025).
Nasaruddin memastikan penanganan kerawanan bangunan pesantren akan dilakukan lintas sektor dan menjadi prioritas nasional. Pemerintah ingin memastikan bahwa seluruh santri tinggal dan belajar di lingkungan yang aman dan layak.
“Keselamatan santri adalah prioritas kita. Jangan menunggu kejadian. Kita bergerak lebih awal,” tegasnya.
Menurut Nasaruddin, peristiwa ambruknya bangunan pesantren bukan sekadar insiden tunggal, tetapi alarm keras terhadap kondisi infrastruktur pendidikan keagamaan yang masih banyak belum memenuhi standar keamanan.
Ia mengungkapkan bahwa Presiden telah memberikan instruksi langsung agar Kementerian PUPR dan Kemenag melakukan pendataan menyeluruh terhadap pesantren rawan di seluruh Indonesia. “Ini yang terakhir, jangan lagi ada kejadian seperti ini. Maka atas arahan Bapak Presiden, Kementerian PUPR dan Kementerian Agama diminta mendata pesantren yang rawan. Jangan sampai terjadi lagi,” pungkasnya.
