WALHI Kritik Tata Kota Batu yang Bikin Sering Terjadi Banjir
- WALHI menyoroti alih fungsi lahan di kawasan resapan air Kota Batu yang menyebabkan banjir bandang, terutama akibat pembangunan wisata di daerah sensitif seperti Kecamatan Bumiaji.
- Pemkot Batu dinilai tidak belajar dari banjir 2021 karena tetap merevisi Perda RTRW yang menurunkan status kawasan lindung menjadi pariwisata, membuka celah kerusakan ekologis.
- WALHI mendesak Pemkot Batu segera merevisi Perda RTRW berbasis kajian lingkungan strategis agar penataan kawasan wisata, pemukiman, dan perhotelan lebih terencana dan berkelanjutan.
Batu, IDN Times - Meskipun berada di dataran tinggi, wilayah Kota Batu kini sering terjadi banjir saat memasuki musim penghujan. Terbaru adalah banjir bandang pada 30 Maret 2026 di wilayah Kecamatan Bumiaji, Kota Batu. Banjir ini membawa material lumpur yang menyebabkan rumah-rumah warga terdampak.
Direktur WALHI Jawa Timur, Pradipta Indra Ariyono mengungkapkan jika yang menyebabkan banjir pada 30 Maret 2026 menjadi perhatian adalah pada sedimentasi tanah pekat yang dibawa banjir. Menurutnya, ini terjadi karena kawasan di atas pemukiman warga mulai dibuka untuk kawasan wisata. Hal ini menyebabkan tidak banyak lagi pohon yang bisa menahan curah hujan yang tinggi.
"Ada Bukit Kaliandra itu awalnya tidak pernah dijadikan pariwisata, tapi kurang dari 5 tahun terakhir mulai dibuka untuk wisata, dan kita tahu sendiri bahwa kemudian ahli fungsi kawasan pariwisata kan cukup masif. Kemudian Coban Talun dengan warna wisatanya juga, dan yang terbaru Mikutopia yang jadi sorotan juga," terangnya sata dikonfirmasi pada Senin (6/4/2026).
Pradipta menyoroti banyakan alih fungsi lahan di kawasan hutan utara Sungai Brantas Kota Batu selama 5 tahun terakhir. Menurutnya alih fungsi hutan di sana sudah sangat parah, hingga dampaknya kini telah dirasakan masyarakat Kota Batu sendiri.
"Pertanyaan paling mendasar adalah bagaimana proses perizinannya? Karena itu sangat tiba-tiba sekali kemudian muncul, terutama soal AMDAL gimana?Karena kebijakan tata ruang Kota Batu yang baru ini dia sangat rentan menyasar di kawasan jantung Kota Batu seperti Kecamatan Bumiaji atau istilahnya Lot Bantas. Kenapa kemudian bisa disebut jantung? Karena dia jantung yang, memiliki sumber mata air yang banyak dan kawasannya sensitif, banyak banyak catch up area di Kecamatan Bumihaji," jelasnya.
Pradipta menilai jika Pemkot Batu sepertinya tidak belajar dari banjir bandang parah di Kota Batu pada 2021 yang menewaskan 7 warga dan menenggelamkan 33 rumah akibat sedimentasi lumpur. Pada banjir bandang ini, BPK memberikan catatan ada 76 bangunan yang melanggar tata ruang. Sayangnya tidak ada tindakan tegas kepada 76 bangunan ini karena alasan sudah terlanjur dibangun.
"Kemudian ada revisi Perda RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) Nomor 7 Tahun 2022, revisi ini membuat penurunan status kawasan dari pertanian lindung menjadi industri pariwisata buatan. Inilan memberikan celah bagi kehancuran ekologis di wilayah Bumiaji," tegasnya.
Menurutnya, revisi ini bukannya melindungi hutan resapan untuk menjaga ekologis hutan, malah memberikan karpet merah pada perusakan hutan dengan dalih investasi. Sehingga kini dampaknya dirasakan sendiri dengan banyaknya banjir di wilayah Kota Batu.
Lebih lanjut, Pradipta memberikan solusi pada Pemkot Batu agar segera melakukan revisi peraturan tata ruang Kota Batu. Apalagi menurutnya Perda RTRW bisa direvisi setiap 5 tahun, sehingga tahun ini bisa dipersiapkan draft peraturan sebaik mungkin dan disahkan pada 2027.
"Salah satu dasar untuk kemudian merevisi peraturan RTW itu adalah dokumen KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis), kemudian lingkupan bisnis strategis yang isinya itu adalah soal pe-riset yang juga tanda tangan, sehingga kemudian itu menjadi dasar kerja RTRW," paparnya.
Dengan dasar ini, menurutnya bisa diatur di mana kawasan pariwisata ditempatkan, di mana kawasan pemukiman ditempatkan, di mana kawasan perhotelan ditempatkan. Setiap penempatan kawasan disesuaikan berdasarkan riset dan keilmuan yang matang, tidak asal bangun bangunan seperti saat ini.
