Surabaya, IDN Times - Dinas Sosial (Dinsos) Jawa Timur (Jatim) mengakui ada sejumlah murid Sekolah Rakyat yang memutuskan keluar setelah program berjalan. Penyebabnya bukan karena ditolak, melainkan tidak mampu beradaptasi dengan aturan dan pola pendidikan berasrama yang diterapkan.
Kepala Dinsos Jatim Restu Novi Widiani mengatakan, setiap murid yang mengalami kesulitan beradaptasi lebih dulu mendapatkan pembinaan. Langkah itu dilakukan bersama pihak sekolah sebelum akhirnya diputuskan murid tersebut keluar. "Ada beberapa (murid yang keluar). Biasanya karena tidak mampu menyesuaikan diri dengan aturan yang berlaku. Tapi prosesnya tidak serta-merta dikeluarkan. Ada tahapan pembinaan bersama kepala sekolah," ujar Novi, Kamis (30/7/2026).
Novi menambahkan, pembinaan dilakukan dengan pendekatan edukatif, bukan hukuman. Kepala sekolah diberi keleluasaan menerapkan sanksi yang bersifat membangun agar murid memahami kesempatan yang mereka peroleh melalui Sekolah Rakyat.
Salah satu bentuk pembinaan ialah menitipkan sementara murid ke Unit Pelaksana Teknis (UPT), Liponsos, maupun Bina Karya sesuai tingkat pelanggaran atau kenakalan. "Tujuannya memberikan kesadaran kepada murid mengenai kesempatan yang mereka miliki. Di Bina Karya misalnya, mereka dibina dan diajarkan berbagai keterampilan. Jadi sanksinya bersifat positif dan edukatif," katanya.
Di sisi lain, Novi menyebut minat masyarakat terhadap Sekolah Rakyat justru meningkat pada tahun ajaran ini. Bahkan, kuota jenjang SMP dan SMA di sejumlah daerah telah terpenuhi, sementara peminat terus bertambah.
Menurutnya, kondisi itu berbeda dengan masa perintisan tahun lalu ketika masyarakat masih ragu karena belum mengetahui konsep Sekolah Rakyat. "Sekarang banyak yang menilai fasilitas Sekolah Rakyat lebih baik dibanding sekolah biasa. Ada gedung olahraga hingga lapangan sepak bola berstandar internasional FIFA," pungkasnya.