[OPINI] Membedah Motif Psikologis di Balik Flexing Pejabat

Beberapa waktu lalu, media sosial dihebohkan dengan aksi salah satu anggota keluarga pejabat publik di Kabupaten Gayo Lues, Aceh, yang memamerkan gaya hidup mewah atau flexing. Unggahan tersebut, langsung mendapat reaksi keras dari masyarakat hingga membuat pejabat yang bersangkutan mundur dari jabatannya. Fenomena flexing seperti ini, sebenarnya bukanlah yang kali pertama. Dalam beberapa tahun terakhir, masyarakat sudah berulang kali disuguhkan konten-konten flexing yang diunggah oleh anggota keluarga pejabat negeri ini. 

Kita tentu masih ingat dengan kasus Mario Dandy Satriyo, putra dari mantan pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo, yang mengunggah foto mobil Jeep Rubicon dan motor Harley-Davidson di akun media sosialnya. Gaya hidup mewah inilah yang kemudian menjadi salah satu ‘pintu masuk’ kecurigaan masyarakat akan asal-usul kekayaan Rafael Alun hingga terbongkarnya kasus penyalahgunaan kekayaan negara. Adapun Erina Gudono yang merupakan menantu Presiden ke-7 RI, yang kala itu mengunggah foto roti seharga Rp400 ribu dan memperlihatkan foto perjalanan menggunakan jet pribadi ke Beverly Hills, padahal di waktu yang sama sedang ada demonstrasi mengawal putusan Mahkamah Konstitusi dan menolak Revisi UU Pilkada di tanah air. 

Pertanyaannya, mengapa keluarga pejabat masih kerap memamerkan gaya hidup mewah meski sudah banyak contoh kalau aksi ini akan mendatangkan reaksi keras dari masyarakat? Lalu, mengapa publik seolah memberikan reaksi lebih keras jika flexing dilakukan oleh keluarga pejabat dibandingkan dengan selebritas, pengusaha, atau publik figur lain? Saya akan coba menjawab dua pertanyaan ini dengan menggunakan kacamata psikologi sosial. 

Menganalisis motif pelaku flexing dengan teori Impression Management 

Tentu kita bertanya-tanya mengapa masih banyak keluarga pejabat yang tidak takut memamerkan gaya hidup mewah meskipun, sudah banyak contoh yang terjadi sebelumnya kalau aksi ini akan mendatangkan reaksi keras dari masyarakat? dalam bukunya yang berjudul The Presentation of Self in Everyday Life (1959), Erving Goffman menjelaskan teori impression management atau teori pengelolaan kesan. Teori ini menggambarkan kehidupan sosial sebagai panggung pertunjukan, tempat di mana setiap orang pasti berusaha menampilkan versi terbaik diri mereka di hadapan orang lain. Nah, di era digital seperti sekarang, media sosial adalah panggung pertunjukkan versi terbaru, sedangkan konten-konten yang diunggah adalah citra yang berusaha ditampilkan oleh pelaku flexing kepada orang lain dalam hal ini followers.

Kajian mengenai impression management kemudian diperluas oleh Mark R. Leary dan Robin M. Kowalski melalui artikel "Impression Management: A Literature Review and Two-Component Model" yang diterbitkan dalam Psychological Bulletin (1990). Teori ini menjelaskan bahwa pengelolaan kesan tidak hanya berkaitan dengan bagaimana seseorang menampilkan dirinya, tetapi juga mengapa ia terdorong untuk membentuk kesan tertentu dan bagaimana strategi tersebut dilakukan. Dengan kata lain, seseorang akan lebih aktif mengelola citranya ketika merasa kesan yang muncul dapat memengaruhi status sosial, penerimaan, atau tujuan pribadi yang ingin dicapai.

Jadi, dengan kata lain perilaku memamerkan hidup mewah di media sosial yang dilakukan oleh sejumlah anggota keluarga pejabat merupakan bentuk dari upaya mereka menciptakan citra diri untuk memperoleh status sosial, penerimaan, atau tujuan pribadi lainnya. Nah, tapi kenapa, ya, citra yang ditampilkan kebanyakan dalam bentuk gaya hidup mewah atau barang mewah?

Teori Konsumsi Kompensatoris, menjelaskan bahwa seseorang kerap memamerkan barang mewah atau gaya hidup mewah ketika mengalami ketidakpastian internal mengenai status atau identitas dirinya. Dalam kasus anggota keluarga pejabat yang flexing, ketidakpastian internal yang mereka rasakan bisa jadi karena status yang mereka miliki saat ini tidak melekat pada dirinya sendiri melainkan pada orangtua, pasangan, saudara, ataupun anggota keluarga lain. Oleh karena itu, anggota keluarga ini, seolah membutuhkan validasi untuk merasa "setara" di lingkungan sosialnya. Sayangnya, proses pencarian validasi ini hanya tertuju pada respons dari kelompok sebayanya saja dan tidak dibarengi dengan sensitivitas emosional terhadap masyarakat secara luas. 

Mengapa reaksi publik lebih keras jika keluarga pejabat yang melakukan flexing dibandingkan dengan selebritas, pengusaha, atau publik figur lain?

Secara alami manusia cenderung membandingkan dirinya dengan orang lain. Terlebih lagi di era digital seperti sekarang, proses perbandingan terjadi semakin intens karena media sosial memungkinkan kita melihat kehidupan orang lain setiap saat. Ketika masyarakat melihat konten flexing yang diunggah keluarga pejabat, yang muncul bukan sekadar rasa iri, melainkan perasaan timpang atau tidak adil. Kondisi ini dapat dijelaskan melalui Teori Deprivasi Relatif oleh W.G. Runciman. Menurut teori tersebut, seseorang akan merasa dirugikan ketika membandingkan dirinya dengan kelompok lain yang dianggap lebih beruntung dalam hal ini keluarga pejabat. 

Di samping itu, publik juga menilai sumber kekayaan secara berbeda. Ketika seorang selebritas, pengusaha, atau figur publik memamerkan kemewahan, masyarakat cenderung mengaitkannya dengan hasil kerja, bakat, atau industri hiburan yang memang lekat dengan kemewahan. Sebaliknya, ketika kemewahan ditampilkan oleh keluarga pejabat, persepsinya berubah karena pejabat publik mencapai posisinya karena dipilih oleh masyarakat dan karena posisinya saat ini, pejabat publik jadi memiliki akses untuk mengelola sumber daya negara. Jika dianalogikan menggunakan Equity Theory oleh John Stacey Adams (1965), masyarakat menilai apakah terdapat keseimbangan antara apa yang mereka berikan seperti pajak dan kepercayaan kepada pejabat publik, dengan apa yang mereka terima dalam bentuk fasilitas dan pelayanan publik. 

Selain itu, kenyataan di lapangan seperti banyaknya kasus korupsi, gratifikasi dan penyalahgunaan wewenang yang terjadi ikut membentuk cognitive schema atau kerangka berpikir tertentu di masyarakat. Akibatnya, flexing yang dilakukan keluarga pejabat kerap dipersepsikan sebagai sinyal adanya sesuatu yang ‘tidak wajar’. Sebab, masyarakat jadi cenderung menafsirkan sesuatu berdasarkan pengalaman. Inilah yang membuat flexing di lingkungan keluarga pejabat mendapatkan reaksi yang jauh lebih keras dan mudah memicu kecurigaan dibandingkan dengan flexing yang dilakukan selebritas atau figur publik lainnya.