Musda Demokrat Jatim Menggantung, Pengurus Belum Tentu Aman

Surabaya, IDN Times - Pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) Partai Demokrat Jawa Timur (Jatim) hingga kini masih menggantung. Meski DPP Partai Demokrat telah mengirimkan surat pelaksanaan Musda, jadwal resmi belum juga ditetapkan karena DPD Demokrat Jatim masih menyusun kepanitiaan dan menunggu persetujuan Dewan Pimpinan Pusat (DPP).

Ketidakpastian tersebut memunculkan pertanyaan mengenai arah kepemimpinan Demokrat Jatim ke depan. Pengamat Politik Universitas Trunojoyo Madura, Surokim Abdussalam menilai, belum ada jaminan pengurus yang saat ini menjabat akan kembali memimpin partai usai Musda.

"Belum ada jaminan pengurus yang ada saat ini aman. Pengurus harus mendapatkan restu DPP dan Cikeas, didukung DPC-DPC, serta menunjukkan kerja keras yang sejalan dengan arah partai," ujarnya, Kamis (6/8/2026).

Menurutnya, Musda Demokrat Jatim bukan sekadar agenda pergantian kepengurusan, tetapi menjadi momentum evaluasi menyeluruh terhadap kinerja partai menjelang Pemilu 2029. Apalagi, posisi Demokrat saat ini dinilai menghadapi tantangan yang lebih berat dibandingkan pemilu sebelumnya.

Sebagai partai yang kini berada dalam koalisi pemerintahan, Demokrat diperkirakan tidak lagi menikmati efek elektoral atau coattail effect dari pemilihan presiden. Kekuatan partai akan sangat ditentukan oleh kemampuan mesin politik di daerah.

"Demokrat Jatim harus bekerja super keras. Mereka tidak bisa lagi berharap efek ekor jas dari Pilpres. Mau tidak mau harus bertumpu pada kekuatan organisasi dan kader di daerah," katanya.

Surokim menilai Demokrat harus mampu menjaga basis pemilih tradisional sekaligus memperluas dukungan dari pemilih muda, terutama Generasi Z. Tantangan tersebut dinilai tidak ringan mengingat persaingan politik menjelang 2029 diperkirakan semakin ketat.

"Kalau Demokrat bisa mempertahankan jumlah kursinya di DPRD Jawa Timur pada pemilu berikutnya saja, itu sudah menjadi capaian yang bagus dan prestatif," katanya.

Ia juga menilai Jatim memiliki posisi strategis bagi Partai Demokrat karena merupakan daerah asal Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono beserta keluarganya. Keputusan DPP disebut akan menjadi faktor penentu arah kepemimpinan partai di provinsi ini.

"Pertarungan Demokrat di Jawa Timur punya gengsi tinggi. Saya kira tanpa restu Cikeas akan sulit. Sinyal dari DPP akan sangat menentukan, termasuk kapan Musda digelar dan siapa figur yang mendapat dukungan," katanya.

Menurut Surokim, sosok yang berpeluang memimpin Demokrat Jatim bukan hanya harus loyal kepada partai, tetapi juga mampu menjaga hubungan dengan DPC, memiliki kepercayaan dari DPP, serta tetap memiliki eksistensi di ruang publik.

"Demokrat membutuhkan figur yang bekerja keras, dekat dengan struktur partai di bawah, dipercaya DPP, dan dikenal publik. Itu modal penting menghadapi kontestasi politik ke depan," tegasnya.

Sebelumnya, Ketua DPD Partai Demokrat Jatim Emil Elestianto Dardak menyatakan proses Musda masih berada pada tahap penyusunan panitia, termasuk pembentukan steering committee (SC) dan organizing committee (OC). "Belum ada perkembangan. Saat ini kami masih menyusun kepanitiaan. Setelah mendapat persetujuan dari DPP, barulah jadwal Musda akan ditetapkan," kata Emil.

Emil menegaskan pelaksanaan Musda akan mengikuti mekanisme AD/ART Partai Demokrat. Forum tersebut hanya memilih ketua DPD, sedangkan susunan kepengurusan nantinya menjadi kewenangan tim formatur. Saat ditanya mengenai peluang kembali memimpin Demokrat Jatim, Emil menyerahkan sepenuhnya kepada mekanisme partai.

"Kalau nanti saya kembali dipercaya, tentu itu menjadi momentum untuk melakukan introspeksi dan memimpin dengan lebih baik lagi ke depan," tuturnya.