Surabaya, IDN Times - Pemerintah Kota (Pemkot) Malang berencana akan melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Bahkan, surat pengajuan diklaim telah dilayangkan ke Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Langkah itu diambil lantaran ingin memutus mata rantai penularan virus corona atau COVD-19.
Akan tetapi, menurut Gubernur Jawa Timur (Jatim), Khofifah Indar Parawansa, belum ada kabupaten/kota yang mengajukan PSBB secara resmi. Menteri Sosial kabinet Indonesia Kerja ini mengaku terus berkoordinasi dengan bupati/wali kota untuk mencari solusi terbaik menangani COVID-19.
"Belum. Karena yang terkonfirmasi mereka baru rapat tadi pagi. Jadi harus disiapkan plan," ujarnya saat konferensi pers di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Selasa (7/4).
Persiapan yang dimaksud Khofifah ialah plan of action. Artinya apabila bupati/wali kota ingin melakukan PSBB harus mematangkan kajian sektor ekonomi, keamanan dan beberapa teknis lainnya.
"Setiap yang akan mengajukan PSBB salah satunya harus melengkapi plan of action. Di sana itu pasti akan melibatkan Forkopimda kabupaten/kota bersangkutan," kata gubernur kelahiran Surabaya ini.
Plan of action dirasa sangat penting, karena penerapan PSBB tidak bisa berdiri sendiri atau dilakukan oleh satu kabupaten/kota. Misalnya Surabaya ingin menerapkan, lanjut Khofifah, maka orang Madura yang bekerja di Kota Pahlawan ketika ingin masuk atau keluar dari Surabaya akan mengalami kesulitan. Sehingga koordinasi antar daerah sangat diperlukan.
"Ini pasti koneksitas ke Madura harus dalam satu kesatuan plan of action-nya. Kemudian koneksi ke Gresik, sama juga demikian," ucap Khofifah.
"Kalau ada yang mengajukan PSBB semua bisa dikalkulasi, kapasitas dan kemampuan daerah dan kapasitas dan kemampuan pemprov. dan seterusnya," dia menambahkan.