Khofifah Singgung UHC, Risma Sebut Akses Kesehatan Belum Merata
Surabaya, IDN Times - Calon Gubernur Jawa Timur nomor urut 2, Khofifah Indar Parawansa menyinggung soal Universal health Coverage (UHC) di seluruh Jawa Timur yang telah mencapai 93 persen. Meski begitu tetap terjadi penumpukan dalam penggunaan alkes dan rumah sakit tertentu karena reimburs dari BPJS itu tidak semuanya sama dengan biaya operasional. Khofifah kemudian meminta tanggapan mengenai hal tersebut kepada Cagub nomor urut 1 dan 3.
Menanggapi hal tersebut, Cagub nomor urut 3, Tri Rismaharini mengatakan, berdasarkan hitungannya, kekurangan UHC di Jatim mencapai Rp790 miliar. Kekurangan itu bisa ditutup dengan anggaran Pemprov Jatim.
"Sudah saya hitung bahwa kebutuhan kekurangan yang UHC itu kurang lebih Rp790 miliar, itu ada anggarannya di Provinsi Jawa Timur," ujar Risma.
Risma juga mengatakan, akses kesehatan di Jatim saat ini belum merata. Sebab, masih banyak masyarakat di daerah yang harus datang ke rumah sakit di Surabaya untuk berobat.
"Selama ini kalau ke rumah sakit harus ke Surabaya semua , bagaimana dengan masyarakat di kepulauan-kepulauan, di Gresik, kemudian di Sumenep, terlalu jauh mereka kalau berobat di Surabaya terutama untuk yang penyakit-penyakit berat seperti jantung, otak, kemudian ginjal dan kemudian juga stroke," ungkap dia.
Solusi yang Risma tawarkan untuk pemerataan akses kesehatan adalah dengan membangun rumah sakit tipe A sekelas RSUD dr Soetomo di setiap Badan Kordinasi Wilayah (Bakorwil) yang ada di Jatim. Dia juga akan memberikan beasiswa bagi dokter spesialis, nantinya mereka akan ditempatkan di setiap Bakorwil.
"Nah karena itu kita akan menciptakan di 5 Bakorwil itu adalah rumah sakit setara dengan Rumah Sakit dokter Soetomo, dengan memfasilitasi dokter berada ke seluruh wilayah 5 Bakorwil itu, serta memberikan beasiswa untuk para dokter dan para dokter dan perawat untuk 5 Bakorwil," tuturnya.
Hampir sama dengan Risma, Cagub nomor urut 1, Luluk Nur Hamidah mengataan, BPJS kesehatan selama ini tidak meng-cover banyak hal. Salah satunya, tidak meng-cover kesehatan korban kekerasan seksual dan anak ODHA (Orang Dalam HIV Aids).
"Misalnya BPJS pun tidak bisa meng-cover, maka kita bisa memberikan dukungan itu dengan meng-cover biayanya," kata Luluk.
Selain itu, Bagi Luluk, jaminan kesehatan penting diberikan bagi pekerja-pekerja yang beresiko, seperti petani dan nelayan. Luluk berjanji, jika ia terpilih, maka ia akan cover biaya kesehatan yang tidak tertutup oleh BPJS.
"Luluk-Lukman kalau jadi gubernur semua kelompok-kelompok rentan inilah yang akan kemudian kita cover kesehatannya, dengan anggaran yang memadai, dan kita yakin bisa karena Jawa Timur punya anggaran jangan dibuang percuma kita gunakan untuk rakyat kita," pungkas Luluk.
