Hari ke-20 Sensus Ekonomi di Jatim, Terjaring 23 Persen Warga

Surabaya, IDN Times - Pelaksanaan Sensus Ekonomi di Jawa Timur (Jatim) menunjukkan perkembangan positif. Hingga hari ke-20 pelaksanaan, pendataan yang telah dinyatakan lengkap (clean data) mencapai sekitar 23 persen dari total sasaran rumah tangga di Jatim.

Wakil Gubernur Jatim, Emil Elestianto Dardak mengatakan, capaian tersebut menjadi modal awal yang baik. Namun, partisipasi masyarakat tetap menjadi kunci agar data yang dihimpun benar-benar mampu menjadi dasar penyusunan kebijakan pemerintah yang tepat sasaran.

"Sejauh ini selama 20 hari sudah mencapai progres yang baik. Hampir seperempat dari jumlah kepala keluarga di Jawa Timur sudah terdata. Kami berharap angka ini terus meningkat sehingga kita memperoleh gambaran yang menjadi landasan perumusan kebijakan seluruh instansi pemerintah," ujar Emil di Rumah Dinas Wakil Gubernur Jawa Timur, Senin (6/7).

Menurut Emil, sensus ekonomi memiliki peran strategis karena menghasilkan basis data kondisi sosial ekonomi masyarakat yang akan digunakan pemerintah dalam merancang berbagai kebijakan pembangunan.

Ia menegaskan, kebijakan yang disusun tanpa didukung data yang akurat akan menyulitkan pemerintah dalam menjawab berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.

"Pendataan ini penting agar kebijakan pemerintah benar-benar berbasis data. Tanpa data yang baik, tentu akan sulit menjawab berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat di lapangan," katanya.

Emil mengajak seluruh masyarakat Jawa Timur untuk menerima petugas sensus dan memberikan informasi secara jujur sesuai kondisi yang sebenarnya. "Partisipasi masyarakat dalam memberikan informasi ini berarti juga ikut berpartisipasi dalam pembangunan Indonesia," ujarnya.

Emil juga meluruskan anggapan bahwa data sensus akan digunakan untuk kepentingan perpajakan. Menurutnya, pendataan yang dilakukan BPS sama sekali tidak berkaitan dengan administrasi perpajakan karena instansi perpajakan memiliki mekanisme tersendiri dalam menjalankan tugasnya.

"Petugas pajak memiliki mekanisme sendiri. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir bahwa jawaban dalam sensus akan berdampak pada urusan perpajakan," terangnya.

Emil juga menepis anggapan bahwa masyarakat yang menolak mengikuti sensus akan dikenai sanksi atau kehilangan hak atas bantuan pemerintah. Ia menambahkan, semangat utama sensus adalah membangun partisipasi masyarakat agar pemerintah memiliki data yang akurat dalam menyusun program pembangunan.

"Ini bukan soal penalti atau hukuman. Semangatnya adalah mengajak masyarakat berpartisipasi agar kebijakan pemerintah semakin tepat sasaran karena berbasis data," katanya.

Meski demikian, Emil mengingatkan bahwa data yang tidak lengkap berpotensi membuat potensi maupun kebutuhan suatu wilayah tidak tergambar secara utuh dalam perencanaan pembangunan. Ia mengimbau masyarakat tidak langsung menolak ketika didatangi petugas sensus.

"Silakan diterima dulu petugasnya. Kalau ada pertanyaan yang dirasa sulit dijawab, sampaikan saja. Jangan langsung menolak seluruh proses pendataan, karena data yang akurat akan sangat bermanfaat bagi pembangunan," imbaunya.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Jatim, Herum Fajarwati mengatakan, Jatim menjadi salah satu daerah kunci dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi secara nasional mengingat kontribusi perekonomiannya merupakan yang terbesar kedua di Indonesia setelah DKI Jakarta.

Untuk mendukung pelaksanaan sensus tersebut, BPS Jatim mengerahkan sebanyak 41.538 petugas yang bertugas mendata kondisi sosial ekonomi masyarakat di seluruh wilayah Jawa Timur. "Jangan sampai ada masyarakat yang tidak terdata. Pemerintah harus memiliki basis data kondisi sosial ekonomi masyarakat secara lengkap sehingga program-program yang disusun benar-benar berbasis data," kata Herum.

Ia menjelaskan, selain memotret kondisi sosial ekonomi masyarakat, sensus ini juga akan menghasilkan gambaran menyeluruh mengenai struktur ekonomi, daya saing wilayah, hingga perkembangan usaha di setiap daerah.

Data tersebut akan menjadi acuan pemerintah dalam menyusun berbagai kebijakan pembangunan ekonomi, termasuk pemetaan potensi UMKM dan sektor-sektor ekonomi unggulan di Jatim.

Menanggapi masih adanya sebagian masyarakat maupun pelaku usaha yang enggan memberikan data, Herum memastikan seluruh informasi yang dihimpun BPS dijamin kerahasiaannya.

Menurutnya, sistem pengelolaan data BPS telah memenuhi standar keamanan internasional melalui sertifikasi ISO. Selain itu, perlindungan terhadap data responden juga dijamin oleh undang-undang sehingga data individu maupun perusahaan tidak dapat dipublikasikan.

"BPS bekerja berdasarkan undang-undang. Data yang diberikan masyarakat dilindungi secara hukum dan tidak akan disajikan dalam bentuk data individu," tegasnya.