Gus Ipul Sebut Banyak Lahan Calon Sekolah Rakyat Terganjal Aturan
- Banyak lahan calon Sekolah Rakyat masih berstatus pertanian dan belum bersertifikat
- Koordinasi lintas Kementerian dilakukan untuk menyelesaikan masalah legalitas dan status lahan
- Target 159 titik Sekolah Rakyat beroperasi tahun ini, dengan kapasitas 15 ribu siswa
Ponorogo, IDN Times – Program Sekolah Rakyat yang digagas Pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial (Kemensos) RI terus digenjot untuk memberikan akses pendidikan bagi anak-anak kurang mampu. Namun di balik semangat itu, ternyata masih banyak hambatan di lapangan. Menteri Sosial RI, Syaifullah Yusuf atau Gus Ipul, meninjau pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) Sekolah Rakyat Terintegrasi 5 Ponorogo, mengungkap sejumlah fakta mengejutkan soal status lahan yang diajukan untuk pembangunan sekolah permanen.
1. Berstatus lahan pertanian hingga belum bersertifikat
Gus Ipul menyebut, sejumlah lahan yang diajukan Pemda untuk pembangunan gedung Sekolah Rakyat permanen masih berstatus Lahan Baku Sawah (LBS), Lahan Sawah Dilindungi (LSD), hingga Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Bahkan, ada pula yang belum memiliki sertifikat.
"Sekarang ini banyak Pemda yang mengusulkan untuk dibangun Sekolah Rakyat permanen, tapi surat-suratnya belum selesai, belum clear and clean," ujar Gus Ipul, Senin (4/8/2025).
2. Koordinasi lintas Kementerian terus dilakukan
Untuk menyelesaikan persoalan legalitas dan status lahan, Kemensos terus menjalin koordinasi dengan kementerian terkait. Tujuannya, agar pembangunan Sekolah Rakyat tidak menabrak aturan tata ruang atau agraria.
"Saya belum tahu detailnya seperti apa, tetapi kalau untuk pembangunan Sekolah Rakyat, izin-izinnya akan diproses, insyaallah," ungkapnya.
3. Target 159 titik SR beroperasi tahun ini
Meski menghadapi kendala, Gus Ipul memastikan program tetap berjalan. Proses belajar mengajar ditargetkan bisa berjalan di 100 titik hingga akhir Agustus 2025, dan bertambah 59 titik lagi pada September mendatang.
"Total untuk tahun ini ada 159 titik Sekolah Rakyat yang beroperasi dengan kapasitas 15 ribu siswa," jelasnya.
Program Sekolah Rakyat menjadi andalan Kemensos untuk menjangkau anak-anak dari keluarga rentan secara sosial dan ekonomi. Namun, keberhasilan program ini juga ditentukan oleh sinergi antar instansi dan kesiapan daerah dalam menyediakan lahan yang sesuai ketentuan.
