DPRD Madiun Sesalkan Penjualan Satwa Ilegal di Umbul Square
Madiun, IDN Times – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Madiun menyatakan kekecewaannya atas tindakan Madiun Umbul Square yang diduga terlibat dalam penjualan satwa ilegal. Satwa-satwa tersebut merupakan milik negara, dan penjualan ilegal ini dianggap melanggar aturan yang berlaku.
1. Madiun Umbul Square adalah BUMD
Salah satu anggota DPRD Kabupaten Madiun, Budi Wahono, mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Madiun untuk segera melakukan evaluasi dan merumuskan pengelolaan Madiun Umbul Square ke depan.
Karena Madiun Umbul Square adalah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yang mana seluruh sahamnya dimiliki oleh pemerintah daerah, tindakan ilegal ini tentu sangat disesalkan.
"Penjualan satwa tidak bisa dibenarkan dengan alasan apapun. Jika pun harus dipindahkan, bukan dijual, tetap harus mendapatkan izin dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA)," jelas Budi Wahono saat ditemui di Kota Madiun pada Senin (9/9/2024).
2. Selama 5 Tahun Umbul Square tidak berkembang
Budi, yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Madiun dengan tanggung jawab mengawasi BUMD, menyebut bahwa pengelolaan Madiun Umbul Square selama lima tahun terakhir nyaris tak menunjukkan perubahan yang berarti.
Pada kesemoatan tersebut Ia juga mengingatkan bahwa dampak pandemi Covid-19 membuat semua sektor usaha, termasuk Madiun Umbul Square, harus bertahan meski tanpa pemasukan dan pengunjung.
"Dulu, selama lima tahun saya di Komisi C melihat perkembangan Umbul Square sangat stagnan. Meski begitu, satwa-satwa di sana tetap harus dirawat dan diberi makan," tambah politisi dari PDI Perjuangan itu.
3. Evaluasi Madiun Umbul Square
Terakhir Budi Wahono menekankan bahwa permasalahan ini harus menjadi pelajaran penting agar tidak terulang di masa depan. Ia berharap Madiun Umbul Square, yang telah mendapatkan suntikan modal dari Pemkab Madiun, bisa beroperasi dengan lebih baik dan berkembang secara berkelanjutan.
"Umbul Square perlu dipertahankan, tetapi harus dikelola lebih profesional. Sinergi yang baik antara pengelola dan pemerintah daerah akan membuat destinasi ini berkembang lebih baik ke depannya," tutupnya.
