Dana Desa Dipangkas, Pembangunan di Magetan Terancam Mandek
- Dana Desa Magetan tahun 2026 turun drastis dari Rp188,3 miliar menjadi Rp65,1 miliar, membuat pembangunan infrastruktur desa terancam mandek.
- Pengurangan Dana Desa berdampak pada berkurangnya penerima BLT, dari sekitar 10 orang per desa menjadi hanya 4 hingga 5 orang.
- Pemerintah daerah mendorong desa mencari sumber PAD baru lewat BUMDes dan program gotong royong untuk menutupi kekurangan anggaran.
Magetan, IDN Times – Kebijakan pengalihan fokus penggunaan Dana Desa tahun 2026 untuk program prioritas nasional menuai keprihatinan dari para kepala desa di Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Pasalnya, selain nominal yang diterima menurun drastis, dampaknya juga langsung dirasakan pada terhambatnya pembangunan infrastruktur desa.
Berdasarkan data Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Magetan, total pagu Dana Desa tahun 2026 untuk 207 desa hanya sebesar Rp65,1 miliar. Angka ini turun tajam dibandingkan tahun 2025 yang mencapai Rp188,3 miliar.
Ketua Asosiasi Kepala Desa (AKD) Magetan, Tatak Pantjono Utomo, mengaku kondisi ini membuat para kepala desa harus memutar otak agar pembangunan tetap berjalan.
"Tentu prihatin ya, apalagi untuk urusan jalan rusak mau tidak mau kita harus swadaya. Gotong royong ini harus kita bangkitkan kembali biar jalan tidak sampai parah,” ujarnya, Rabu (8/4/2026).
1. Pembangunan fisik terancam tertunda
Tatak menjelaskan, dampak paling terasa adalah tertundanya berbagai program pembangunan yang sebelumnya telah disepakati dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) desa.
Jika tahun-tahun sebelumnya desa masih mampu memperbaiki jalan dan menjalankan kegiatan kemasyarakatan, kini banyak rencana tersebut terpaksa ditunda karena keterbatasan anggaran.
2. Jumlah penerima BLT desa ikut berkurang
Tak hanya pembangunan, pengalihan Dana Desa juga berdampak pada bantuan sosial. Alokasi Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersumber dari Dana Desa ikut menyusut.
"Kalau tahun 2025 tiap desa bisa 10 penerima, sekarang hanya 4 sampai 5 orang saja,” jelas Tatak.
Meski demikian, pihak desa tetap melakukan verifikasi ketat agar bantuan tepat sasaran, terutama bagi masyarakat miskin yang paling membutuhkan.
3. Desa didorong cari sumber PAD baru
Sementara itu, Kepala Bidang Pemberdayaan Pembangunan Desa DPMD Magetan, Titik Karyawati, menyebut hingga saat ini Dana Desa tahap pertama sebesar Rp35,1 miliar telah tersalurkan ke seluruh desa.
"Tiap desa tahun ini menerima sekitar Rp250 juta sampai Rp375 juta. Memang turun dari sebelumnya yang bisa mencapai Rp600 juta hingga Rp1,4 miliar,” ungkapnya.
Ia menambahkan, sisa anggaran sebesar Rp30 miliar akan disalurkan pada tahap kedua.
Terpisah, Kepala DPMD Magetan, Parminto Budi Utomo, mengatakan kondisi ini memaksa desa untuk lebih kreatif dalam menggali Pendapatan Asli Desa (PADes), salah satunya melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
"Kita dorong desa mencari sumber PAD lain. Ada beberapa desa yang PAD-nya bagus, sehingga bisa bertahan,” jelasnya.
Selain itu, Pemkab Magetan juga berupaya membantu dengan mengalokasikan program dari APBD, seperti bantuan aspal jalan desa hingga program gotong royong masyarakat.
"Mungkin seperti bantuan aspal dari dinas PU untuk jalan desa, juga program guyub rukun. Kita juga masih menunggu regulasi dari pemerintah pusat,” pungkasnya.
