Rupiah Ambyar: Pengusaha Ketar-ketir, Ancaman PHK Makin Nyata

- Pelemahan rupiah hingga Rp17.698 per dolar AS membuat biaya produksi melonjak dan menekan industri nasional yang masih bergantung lebih dari 70 persen pada bahan baku impor.
- Daya beli masyarakat melemah, ekspor kehilangan daya saing, dan pelaku usaha mulai menahan impor serta mengurangi kapasitas produksi demi bertahan di tengah tekanan ekonomi.
- Kadin Jatim mendesak pemerintah melakukan realokasi anggaran ke sektor produktif serta memperkuat bantuan sosial untuk menjaga daya beli dan mencegah gelombang PHK massal.
Surabaya, IDN Times - Nilai tukar rupiah yang terjun bebas hingga menyentuh Rp17.698 per dolar Amerika Serikat mulai memukul dunia usaha nasional. Pelaku industri kini dihantui lonjakan biaya produksi, melemahnya daya beli masyarakat hingga ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) massal jika kondisi terus berlarut.
Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur (Jatim), Adik Dwi Putranto menilai pelemahan rupiah saat ini bukan lagi sekadar gejolak kurs biasa, tetapi sudah menjadi alarm serius bagi stabilitas industri nasional. “Pelemahan nilai tukar rupiah memberikan dampak berlapis terhadap dunia usaha dan industri nasional,” ujarnya, Minggu (24/5/2026).
Menurutnya, dampak paling terasa saat ini adalah melonjaknya biaya produksi akibat tingginya ketergantungan industri nasional terhadap bahan baku impor berbasis dolar AS. Mulai dari besi, baja, plastik, bahan kimia hingga komponen elektronik masih didominasi produk impor.
Adik menyebut ketergantungan impor bahan baku industri manufaktur Indonesia bahkan masih berada di atas 70 persen. Kondisi itu membuat sektor manufaktur, farmasi, otomotif hingga tekstil menjadi industri paling terpukul. “Margin keuntungan pengusaha ikut tergerus karena biaya produksi meningkat, sementara harga jual produk tidak bisa langsung dinaikkan,” katanya.
Di sisi lain, pelemahan rupiah juga membuat produk dalam negeri semakin sulit bersaing di pasar internasional. Harga produk ekspor Indonesia menjadi lebih mahal dibanding negara pesaing sehingga daya saing industri ikut melemah.
Akibat tekanan tersebut, banyak pelaku usaha mulai menahan impor bahan baku dan mengurangi kapasitas produksi karena khawatir pasar semakin lesu. “Pendapatan masyarakat tetap, sementara harga barang naik. Ini jadi problem daya beli,” ucapnya.
Menurut Adik, jika kondisi terus berlangsung tanpa intervensi serius, ancaman PHK besar-besaran bukan hal mustahil. Sebab perusahaan akan semakin tertekan menanggung biaya operasional di tengah pasar yang melemah. “Kalau lama-kelamaan begini, ancaman PHK akan terus mengintai,” tegasnya.
Saat ini, banyak pengusaha memilih menekan keuntungan dibanding langsung menaikkan harga jual produk demi menjaga pasar tetap bergerak. Namun strategi tersebut dinilai hanya bisa bertahan sementara. “Mungkin yang dilakukan pengusaha sekarang mengurangi keuntungan dulu, tidak menaikkan harga. Tapi itu juga tidak bisa terlalu lama,” katanya.
Meski begitu, Adik melihat ada peluang bagi produk lokal untuk bangkit di tengah mahalnya barang impor. Produk berbasis bahan baku domestik seperti hasil pertanian dan peternakan dinilai bisa lebih kompetitif. “Produk-produk lokal seperti jeruk dan durian bisa lebih menang dibanding produk impor,” ujarnya.
Ia menyebut sektor pertanian dan peternakan Jatim sejauh ini masih menjadi penopang penting ekonomi daerah karena produksinya relatif surplus dan tidak terlalu bergantung pada impor. Namun Adik mengingatkan pertumbuhan ekonomi Jawa Timur tetap bisa terkoreksi jika pelemahan rupiah dan tekanan ekonomi global berlangsung terlalu lama.
“Sekarang memang pertumbuhan ekonomi masih bagus, tapi kalau kondisi ini berlangsung lama pasti terkoreksi,” katanya.
Kadin Jatim mendesak pemerintah segera melakukan langkah penyelamatan ekonomi melalui realokasi anggaran ke sektor produktif yang mampu menyerap tenaga kerja besar, terutama proyek infrastruktur. “Infrastruktur itu menyerap tenaga kerja dan memicu perputaran ekonomi,” ungkapnya.
Selain itu, pemerintah juga diminta memperkuat bantuan sosial dan bantuan tunai untuk menjaga daya beli masyarakat agar roda ekonomi tidak semakin melambat. “Yang paling diperlukan sekarang bansos dan bantuan tunai supaya daya beli masyarakat naik lagi dan pengusaha juga terbantu,” pungkasnya.


















