Besok Berakhir, Bupati akan Bahas Perpanjangan Status Darurat Karhutla
Banyuwangi, IDN Times - Masa berlaku status tangggap darurat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Banyuwangi akan habis besok Senin (28/10). Minggu malam ini (27/10), Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas akan duduk satu meja dengan beberapa pihak terkait apakah akan memperpanjang status tersebut atau tidak.
1. Rapat dengan BPBD
Upaya pemadaman sendiri sudah melibatkan helikopter water bombing. Heli tersebut meng-cover titik-titik api yang tidak bisa dijangkau melalui jalur darat.
Sementara petugas di lapangan fokus memadamkan api, Anas akan menggelar rapat dengan BPBD Banyuwangi dan sejumlah elemen terkait. Rapat itu akan membahas kemungkinan perpanjangan status darurat kebakaran di kawasan Gunung Ijen.
"Terkait kebakaran hutan, kita lihat sampai nanti malam. (Minggu) malam ini akan rapat dengan BPBD. Status darurat kita tetapkan melihat musim panas yang masih lama hingga bulan depan, dan api cepat menjalar," terang Anas ditemui di sela pagelaran Banyuwangi BMX Internasional di Muncar.
2. Tunggu laporan petugas pemadam di lapangan
Pemkab Banyuwangi masih menunggu laporan terbaru dari petugas di lapangan. Laporan itu menentukan apakah status darurat akan diperpanjang atau tidak.
"Belum dapat laporan (Minggu) siang ini. Mungkin belum ada sinyal," jelasnya.
Anas sendiri berterima kasih kepada BNPB atas pengiriman helikopter water bombing. Dia menyebut BNPB telah memberi respons cepat dalam memadamkan karhutla di wilayahnya.
"Dengan banyak titik yang terbakar, banyuwangi dapat prioritas untuk dapatkan bantuan
pemadaman. Kita lihat nanti malam, saya akan rapat," tambahnya.
3. Status darurat pemkab mengacu pada pemprov
Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Banyuwangi Fajar Suasana mengatakan, bantuan water bombing dari BNPB bakal berlangsung sesuai masa berlaku status darurat. Masa berlaku status darurat yang ditetapkan Pemkab Banyuwangi sama dengan Pemprov Jatim.
"Operasi ini kan mengacu pada status dan masa tanggap darurat dari Pemprov Jatim karena yang mengendalikan pihak Pemprov Jatim. Masa tanggap darurat yang ditetapkan provinsi sendiri mengacu pada penetapan kabupaten," jelas Fajar.
