Surabaya, IDN Times - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim) meningkatkan status waspada wabah antraks. Menyusul penyakit tersebut meluas di kawasan Gunung Kidul, Yogyakarta. Bahkan di sana telah ditetapkan status KLB (kejadian luar biasa).
"Jatim melakukan kewaspadaan. Kabupaten/kota se-Jatim untuk menjaga wilayah ternaknya dari ancaman penyakit antraks," ujar Kepala Dinas Peternakan Jatim, Wemi Niamawardi kepada IDN Times, Selasa (21/1).
Kewaspadaan itu, lanjut Wemi, dengan menerapkab beberapa upaya. Seperti halnya mengoptimalkan pusat kesehatan hewan (Puskeswan). Saat ini sudah ada 127 puskeswan yang tersebar kabupaten/kota se-Jatim.
"Pelayanan kesehatan hewan ini sudah di tingkat kecamatan dan pedesaan. Hal ini perlu, mengingat antraks dapat menular dari hewan ke manusia atau sebaliknya," jelasnya.
Pemprov juga mempunyai tiga laboratorium kesehatan di Malang, Tuban dan Madura. Laboratorium ini bisa dioptimalkan untuk penyidikan penyakit melalui pengambilan sampel kemudian dilakukan pengujian. Apabila ada sapi maupun kambing yang sakit sampel penyakitnya segera dikirim ke laboratorium.
"Petugas diminta rutin melakukan pemeriksan kesehatan hewan," kata Wemi.
Petugas tidak hanya dari pihak dinas peternakan saja. Karena di kecamatan ada petugas paramedik veteriner, jumlahnya sebanyak 970 orang. Mereka selalu memberikan penyuluhan dan pelayanan kesehatan hewan.
"Dan pelaporan penyakit melalui integrasi sistem informasi kesehatan hewan nasional. Real time. Bila ada penyakit langsung direspon dan melakukan tindakan," terangnya.
Ia juga berharap masyarakat proaktif lapor ke petugas jika ada ternak yang mati. "Dan ternak mati tidak boleh dipotong," imbuh Wemi.
Lebih lanjut, seluruh hewan ternak khususnya sapi dan kambing yang masuk ke Jatim diawasi penuh. Terlebih jika sapi dan kambing itu berasal dari Jawa Tengah dan Yogyakarta.
"Kami mengoptimalkan pos pemeriksaan hewan diperbatasan untuk melakukan pengawasan terhadap lalu lintas ternak antar provinsi," kata Wemi.
"Maka dari itu, kepada pedagang ternak supaya mengikuti prosedur bila mengeluarkan ternak dari dan keluar Jatim. Ada rekom dan izin serta ada sertifikat veteriner atau surat keterangan kesehatan hewan dari daerah asal," lanjutnya.
Tak lupa, Disnak Jatim mengimbau pmotongan hewan harus dilakukan di Rumah Pemotongan Hewan (RPH). Karena akan dilakukan pemeriksaan hewan sebelum dipotong dan sesudah dipotong oleh petugas peternakan.
"Antraks ini kadang tidak tampak dari luar. Namun, saat sudah dipotong ada gejala limpa membesar dua kali lebih dari normal. Jika ditemukan, bisa langsung dikubur dan tidak boleh dikonsumsi," tandas Wemi.