Amplop Politik Melanggengkan Budaya Korup
Magetan, IDN Times - Hasil Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan keprihatinan mendalam terkait budaya korupsi di Indonesia. Budaya koruptif telah mengakar mendalam di hampir semua daerah, menjadi benang kusut yang terjalin erat di ranah keluarga dan komunitas. Masyarakat terjebak dalam lingkaran permisif, membiarkan korupsi berkembang subur bahkan dinormalisasi.
1. Pendapat Direktur Magetan Center Corruption Watch
Beni Ardi, pegiat anti korupsi sekaligus Direktur LSM Magetan Center Corruption Watch, menegaskan bahwa survei IPAK dari BPS menunjukkan penurunan signifikan dalam persepsi antikorupsi.
"Masyarakat semakin menerima anggota keluarga yang mendulang uang tanpa asal-usul jelas, mengajak keluarga dalam politik demi keuntungan pribadi, hingga memanfaatkan barang keluarga tanpa izin," kata Beni pada Senin (22/07/2024).
Menurut Beni, di lingkup komunitas, korupsi juga semakin diterima. Masyarakat menerima sumbangan tanpa mempertanyakan asalnya, memberi imbalan kepada pejabat demi kelancaran hajatan, hingga menoleransi praktik bagi-bagi uang dalam pemilu.
2. Tradisi amplop politik bikin sesat nalar
"Di hampir setiap daerah kabupaten, sebagian besar masyarakat tanpa rasa bersalah mendulang uang dalam aktivitas politik, bahkan mengajak anggota keluarga lainnya untuk menerima amplop demi memilih dalam pemilihan apapun. Tradisi amplop politik ini dianggap biasa, padahal hal ini termasuk budaya koruptif," jelasnya.
Hasil monitoring LSM Magetan Center Corruption Watch menyimpulkan bahwa budaya koruptif ini tidak hanya merajalela di Pilkades, tetapi juga pada Pemilu dan Pilkada sebelumnya, bahkan diperkirakan akan terulang pada Pilkada serentak 2024 ini.
Beni menyebut akar permasalahannya adalah minimnya edukasi politik. Kurangnya aktivitas edukasi politik oleh lembaga dan partai politik membuat masyarakat gamang dalam memahami bahaya korupsi.
"Saya kira tidak hanya di Magetan, ini terjadi di daerah lain juga. Parpol hanya mementingkan suara, bukan menanamkan nilai antikorupsi," kritiknya.
3. Butuh teladan anti korupsi dalam pendidikan
Untuk itu, diperlukan upaya kolektif untuk membasmi budaya korupsi yang menggerogoti masyarakat. Kolaborasi antar lembaga, komunitas, dan keluarga menjadi kunci. Pendidikan antikorupsi harus digencarkan, menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
"Melawan budaya korupsi bukan perkara mudah. Tapi, dengan tekad bersama, kita dapat terbebas dari jerat korupsi dan membangun masa depan yang lebih cerah," pungkasnya.
