Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
For
You

Aktivis Malang Minta Jokowi Bentuk Tim Investigasi KPK

Aksi unjuk rasa di depan Balai Kota Malang menuntut agar kasus yang ada di tubuh KPK segera diselesaikan. IDN Times/Alfi Ramadana
Aksi unjuk rasa di depan Balai Kota Malang menuntut agar kasus yang ada di tubuh KPK segera diselesaikan. IDN Times/Alfi Ramadana

Malang, IDN Times - Puluhan orang yang tergabung dalam Solidaritas Malang Melawan melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Balai Kota Malang, Rabu (2/6/2021). Aksi tersebut merespons pelantikan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi Aparatul Sipil Negara (ASN). Para peserta aksi menyuarakan tuntutan kepada Presiden Joko Widodo untuk segera membentuk tim investigasi terkait adanya dugaan skandal di dalam tubuh KPK. 

1. Ada upaya pelemahan KPK

Aksi puluhan masyarakat yang tergabung dalam aliansi Solidaritas Malang Melawan di depan Balai Kota Malang. IDN Times/Alfi Ramadana
Aksi puluhan masyarakat yang tergabung dalam aliansi Solidaritas Malang Melawan di depan Balai Kota Malang. IDN Times/Alfi Ramadana

Koordinator lapangan aksi, Ali Fikri Hamdani menjelaskan bahwa dirinya mewakili seluruh aliansi yang melakukan aksi meminta kepada presiden untuk segera membentuk tim khusus. Karena menurutnya, dari apa yang sudah terjadi di KPK, menunjukkan ada pihak-pihak yang ingin melemahkan kekuatan KPK. Terlihat dari adanya kebijakan merubah pegawai KPK menjadi ASN.

"Kami berharap tim khusus tersebut bisa melakukan investigasi melibatkan partisipasi publik secara luas untuk mengungkap dugaan skandal pemberhentian pegawai KPK," urainya Rabu (2/6/2021). 

2. Minta Ketua KPK sudahi intrik pelemahan KPK

(ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso)
(ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso)

Selain itu, peserta aksi juga menuntut kepada Ketua KPK Firli Bahuri untuk segera menyudahi segala tindakan yang ditujukan untuk melemahkan KPK. Karena menurutnya, selama ini KPK sudah berada pada koridor yang tepat dalam pemberantasan korupsi. Tetapi setelah adanya revisi UU KPK, peran dari lembaga anti rasuah tersebut seolah dikebiri sedikit demi sedikit dengan berbagai cara.

"Kami mendesak kepada ketua KPK untuk melakukan pertanggung jawaban kepada publik serta kebijakan untuk menyingkirkan pegawai KPK," tambahnya. 

3. Pemberhentian pegawai KPK tidak tepat

(Ilustrasi pegawai KPK tolak revisi UU KPK) ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan)
(Ilustrasi pegawai KPK tolak revisi UU KPK) ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan)

Ali menilai bahwa keputusan memberhentikan pegawai KPK lantaran tidak lulus saat TWK merupakan hal yang tidak tepat. Terlebih mereka yang diberhentikan dinilai memiliki track record yang bagus dalam pemberantasan korupsi. Hal itu sama saja dengan menyingkirkan orang-orang yang berintegritas dalam pemberantasan korupsi dan tujuan akhirnya adalah membuat KPK tak berdaya lagi.

"Bagi kami ini sesuatu yang tidak bagus karena mereka berusaha dengan berbagai cara untuk menyingkirkan insan-insan berintegritas di KPK," sambungnya. 

4. Akan berkoordinasi dengan Jakarta

ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan

Guna memaksimalkan tuntutan mereka agar bisa segera ditindaklanjuti, pihaknya juga bakal berkoordinasi dengan Jakarta. Para peserta aksi tak ingin tuntutan mereka hanya menjadi angin lalu saja.

"Koneksi dengan Jakarta memang ada tetapi belum terlalu intens. Ini yang akan kami maksimalkan lagi," tandasnya.

Share
Editor’s Picks
Topics
Editorial Team
Alfi Ramadana
EditorAlfi Ramadana
Follow Us

Latest News Jawa Timur

See More

Kakek Tiri Bejat, Perkosa Cucu Usia 6 Tahun di Gresik

14 Des 2025, 15:04 WIBNews