Gubernur Khofifah Ingin Pemprov Dilibatkan untuk Distribusi APBN
IDN Times/Fitria Madia
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Surabaya, IDN Times - Menghapuskan kesenjengan antara wilayah utara dengan selatan di Jawa Timur menjadi prioritas kebijakan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, bersama Wakil Gubernur, Emil Elestianto Dardak.
Untuk itu, Khofifah telah berpesan kepada Presiden Republik Indonesia, Joko "Jokowi" Widodo, agar melibatkan pemerintah provinsi (Pemprov) dalam distribusi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"Kemarin habis dilantik, saya bilang ke presiden kalau menteri ke Jawa Timur, saya minta diajak koordinasi petanya, bukan sekedar pemberitahuan," kata Khofifah di Gedung Grahardi, Surabaya, Jumat (15/2).
1. Mengintegrasikan data dari pusat hingga daerah
IDN Times/Vanny El Rahman
Langkah pertama yang dilakukan oleh Khofifah adalah mengintegrasikan data pusat hingga daerah, termasuk dengan laporan masyarakat.
"Integrasi data itu jadi bagan penting supaya akuntabilitas dan transparansi layanan bisa kami lakukan dengan tingkat presisi yang relatif signifikan. Hal-hal seperti itu akan jadi pondasi kami sebelum masuk kepada OPD-OPD sektoral," beber dia.
2. Menggalakkan pembangunan dengan pendekatan kewilayahan
IDN Times/Fitria Madia
Di samping itu, setelah berdiskusi dengan Emil, Khofifah ingin pembangunan berbasis wilayah, bukan sektor-sektor tertentu. Pendekatan ini menjadi cara Khofifah untuk menghapus kesenjangan antara Jawa Timur bagian utara dengan selatan.
"Saya dengan Pak Wagub diskusi, saya bilang 'Pak Emil, kita itu kalau pendekatnnya sektoral itu parsial, kemana-mana. Tapi (harus) pendekatannya kewilayahan prioritas'. Kenapa? Karena kita sama-sama lihat ada ketimpangan,".
Mantan Menteri Sosial RI itu yakin, bersama Emil kesenjangan akan mudah teratasi. "Selatan itu wilayah yang Pak Emil sangat tahu detail," tandas dia.
Baca Juga: Jadi Gubernur Jawa Timur, Berapa Harta Kekayaan Khofifah?
3. Khofifah ingin Pemprov dilibatkan dalam distribusi APBN
IDN Times/Vanny El Rahman
Teknisnya, Khofifah berharap Pemprov diikutsertakan ketika kementerian menentukan distribusi APBN. Sebab, pemerintah daerah sangat memahami situasi di lapangan. Dia khawatir anggaran yang digelontorkan tidak optimal jika tidak melibatkan pemerintah daerah.
"Misalnya APBN 2019, apa saja sih yang akan diturunkan di Jatim. Nah pemetaannya saya mohon Pemprov dilibatkan. Misal mau bangun pasar tradisional, itu di titik mana saja yang memang dibutuhkan supaya daya dongkraknya besar. Pemetaan seperti itu akan signifikan bila didiskusikan. Kami juga akan ajak pemerintah kabupaten dan kota," jelasnya.
Baca Juga: Hari Pertama Kerja, Khofifah Idamkan Kantor Seperti BNPB
