Bupati Banyuwangi Minta PPKM Tidak Persulit Pedagang Kecil
Bantuan PPKM untuk pedagang terdampak di Banyuwangi. IDN Times/Istimewa
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Banyuwangi, IDN Times - Bupati Banyuwangi Ipuk Festiandani berharap agar Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat memberi kelonggaran aturan untuk pedagang kaki lima atau usaha mikro untuk menjalankan aktivitas berdagang.
Hal tersebut disampaikan Ipuk menanggapi berakhirnya masa PPKM Darurat pada 20 Juni, dan kemungkinan diperpanjang. Ipuk menilai PPKM telah membuat pedagang kecil rugi akibat pembatasan waktu dan menurunnya jumlah pembeli.
"Apakah akan diperpanjang atau tidak masih menunggu keputusan pemerintah pusat. Kami jalankan apapun keputusan pemerintah pusat karena itu pasti yang terbaik bagi masyarakat, tapi kami memberikan saran agar ada beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan,” ujar Ipuk, Selasa (20/7/2021).
1. Terima keluhan pedagang kecil
Bantuan PPKM untuk pedagang terdampak di Banyuwangi. IDN Times/IstimewaLebih lanjut, Ipuk mengatakan, langkah PPKM Darurat untuk menekan penyebaran COVID-19, pada prinsipnya pihaknya selalu taat pada apapun keputusan pemerintah pusat. Namun, ia memohon agar ada sedikit relaksasi pada aturan terkait kegiatan ekonomi, terutama yang menyangkut ekonomi rakyat kecil seperti PKL dan warung-warung kecil, akibat pembatasan aktivitas.
“Kita tahu semua, ekonomi rakyat memang terpukul. Kemarin malam saya ketemu penjual kue, biasanya sehari dapat Rp 150 ribu, tapi sekarang Rp 30 ribu. Saya juga ketemu penjual jagung rebus, biasanya sehari 200 buah, sekarang cuma berani bawa 50 buah, itu pun kadang tidak semuanya laku karena jam operasional dibatasi,” ujar Ipuk.
"Sehingga kalau bisa ada sedikit pelonggaran,“ jelasnya.
2. Minta kelonggaran aktivitas seni
Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani dalam Webinar HUT ke-7 IDN Times #7agaSemangat "Investor Lokal Anak Kandung yang Perlu Didukung" pada Selasa (15/6/2021). (IDN Times/Besse Fadhilah)Selain sektor perdagangan, Ipuk berharap agar aktivitas kesenian juga diperlonggar dengan aturan ketat. Sebab PPKM telah membuat pelaku seni mengalami kesulitan ekonomi. Pihaknya pun juga berupaya membantu para pelaku seni, penyandang disabilitas, termasuk pariwisata memperoleh berbagai bantuan sosial.
"Skema bantuan saling menopang dengan kucuran dari pemerintah pusat. Hari Rabu besok saya cek ke gudang Bulog dan PT Pos terkait kesiapannya, segera disalurkan. Dinas terkait juga menyiapkan bagaimana pelaku seni dilibatkan dalam program misalnya untuk edukasi prokes, menghibur pasien di tempat isolasi secara virtual dan sebagainya,” ujarnya.
3. Bantuan sosial
Website Pemkab BanyuwangiSejumlah bantuan sosial dari kebijakan PPKM Darurat telah diberikan secara bertahap. Dari pemerintah daerah sendiri, pihaknya mengucurkan bantuan uang Rp 300.000 per orang kepada ribuan PKL, warung kecil.
Bantuan beras juga telah digelontorkan kepada sejumlah pelaku wisata, pengemudi becak, dan karyawan harian yang toko, pusat perbelanjaannya harus ditutup sementara.
"Tapi tentunya bantalan sosial ini tidak cukup. Harus ada stimulan yang mulai mendorong pergerakan ekonomi,” katanya.
Pada saat bersamaan, vaksinasi dan testing serta tracing terus ditingkatkan. Rumah isolasi juga terus ditambah untuk segera memutus potensi penularan terutama munculnya klaster keluarga.
"Dengan pengawalan yang ketat, semoga kasus melandai dan ekonomi perlahan berjalan," katanya.
