Dosen Unair Buka Suara Soal Putusan MK Izinkan Kampanye di Kampus
Surabaya, IDN Times - Dosen Universitas Airlangga (UNAIR) buka suaea soal Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengizinkan kampanye politik di dalam lingkungan kampus. Apalagi, kampus dianggap sebagai medan potensial untuk memperoleh suara pemilih muda.
Dosen Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) UNAIR Irfa’i Afham SIP MSc, mengatakan kampanye politik di kampus sebagai cerminan dari dinamika politik yang tak terelakkan. Apalagi kehidupan politik di kampus sangat dinamis.
"Saya sepakat dengan kehidupan politik yang dinamis di lingkungan kampus karena di kampus menjadi tempat lahirnya ide-ide politik besar dan alternatif dalam konteks berbangsa dan bernegara," ucap Irfa’i.
Namun, dalam pandangannya, aspek praktis jangka pendek perlu dicermati. Kampus perlu menjaga batasan-batasannya
"Batasan yang diperlukan adalah bagaimana institusi pendidikan tetap menjaga diri dari campur tangan dalam politik praktis yang hanya fokus pada kemenangan dalam pemilu.
"Tetapi seharusnya juga mengarah pada agenda lebih besar yang terkait dengan nasionalisme," tambahnya.
Irfa’i juga menyoroti pentingnya etika dalam kampanye politik di kampus, khususnya dalam menyasar generasi muda. Salah satunya membawa isu yang membentuk karakter toleran dan demokratis.
"Agenda anti korupsi seharusnya menjadi agenda utama dalam memperkuat budaya politik di kalangan mahasiswa, yang mencakup pembentukan karakter yang toleran dan demokratis," kata Irfa’i
Sebagai seorang akademisi, Irfa’i juga tidak melupakan sejarah yang telah membentuk kondisi politik kampus saat ini. Ia menyinggung pengaruh masa otoritarian di Indonesia terhadap partisipasi politik di kampus.
"Kita mengalami 32 tahun era otoritarian di bawah pemerintahan Soeharto. Dampaknya adalah pasifnya keterlibatan politik di kampus. Mahasiswa dan dosen yang berpendapat kritis sering dianggap sebagai ancaman, bukan sebagai potensi untuk mengembangkan ide-ide besar dalam politik," ucap Irfa’i.
Pengalaman studi Irfa’i di Eropa menjadi sorotan penting dalam wawancara ini. Ia menggambarkan bagaimana diskusi antara mahasiswa dan aktor politik di Eropa telah membentuk kultur kritis yang sehat.
"Ketika saya belajar di Eropa, khususnya di Prancis, saya melihat suasana politik yang dinamis di mana mahasiswa, calon legislatif, calon walikota, dan calon presiden berdiskusi tentang gagasan-gagasan. Ini sangat penting dalam membangun kultur kritis di kalangan mahasiswa," katanya.
Dalam hal regulasi, Irfa’i berpendapat bahwa peran pemerintah dan lembaga pengawas sangat penting. Dalam menghadapi situasi ini, kampus-kampus yang memiliki otonomi perlu merumuskan aturan yang mengayomi agar politik di kampus tetap sehat.
"Dengan mengambil langkah bijak, putusan MK ini dapat menjadi peluang untuk membangun politik yang lebih dinamis setelah lebih dari dua dekade reformasi," pungkas dia.
