Risma: Sejak Diambil Alih Pemprov, Banyak Siswa SMA/SMK Putus Sekolah
Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini. IDN Times/Fitria Madia
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Surabaya, IDN imes - Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mengatakan bahwa tingkat putus sekolah murid SMA dan SMK di Surabaya meningkat sejak pengelolaannya diambil alih oleh Pemerintah Provinsi pada 2017 lalu. Ia pun menyiapkan berbagai upaya untuk menanggulangi hal tersebut.
1. Kepala OPD sudah patungan untuk bayar iuran sekolah
Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini saat mengecek kesiapan rumah pompa, Senin (2/12). Dokumentasi Humas Pemkot SurabayaPernyataan tersebut disampaikan Risma saat audiensi bersama Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak I Gusti Ayu Bintang Darmavati, Senin kemarin (9/12). Risma menjabarkan berbagai cara untuk menampung anak-anak putus sekolah agar tidak menjadi bandit jalanan.
"SMA/SMK itu sejak diambil alih oleh provinsi banyak anak putus sekolah. Sehingga, saya bingung. Awalnya kami coba urunan para kepala OPD urunan untuk bayar. Tapi, ternyata kemudian tetap gak nututi jumlahnya," ujar Risma.
2. Pemkot Surabaya dirikan SKB
Ilustrasi (ANTARA FOTO/Syifa Yulinnas)Pemerintah Kota Surabaya pun membuat Satuan Pendidikan Non Formal Sejenis yaitu Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Negeri. Di sanggar tersebut, anak putus sekolah dapat memperoleh berbagai macam keterampilan untuk bekerja dan mendapat ijazah melalui Program Paket C Setara Sekolah Menengah Atas (SMA)
"Kami ajari langsung ke lifeskill. Kalau gak, saya khawatir human development index Surabaya turun lagi," tuturnya.
Baca Juga: Nantikan Kemenangan Timnas Indonesia, Risma Prediksi Skor 2-0
3. Pemprov sudah merasa berupaya penuh
Ilustrasi. Pexels.com/PixabaySementara itu, Kepala Biro Humas dan Protokol Provinsi Jatim Aries Agung Paewai merasa bahwa selama ini mereka telah berupaya agar tidak ada anak putus sekolah. Pemprov juga menyediakan fasilitas gratis bagi anak-anak tidak mampu supaya tidak lagi putus sekolah.
"Kami buka akses seluas-luasnya bagi para orang tua untuk mendapatkan informasi terkait fasilitas gratis bagi anak-anak yang tidak mampu maupun yang putus sekolah karena alasan lain," jelasnya saat dihubungi IDN Times, Selasa (10/12).
4. Sudah ada program penanganan anak putus sekolah
Ilustrasi situasi belajar di Sekolah (IDN Times/Dokumen)Aries juga merasa Pemprov telah menangani anak-anak putus sekolah dengan baik. Salah satunya melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT) Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) yang dikelola Dinas Sosial. Di sisi lain, mereka juga tetap mengupayakan anak-anak tersebut tetap bersekolah.
"Pemerintah Provinsi berharap Pemerintah Kabupaten/Kota untuk aktif mendata anak-anak putus sekolah agar Pemprov bisa segera memfasilitasi dengan baik kepada mereka. Mereka yang paling dekat dan memahami kondisi masyarakat dan wilayahnya," pungkasnya.
Baca Juga: Diizinkan Khofifah ke Turki, Risma : Saya Akan Jaga Kepercayaan Ibu
