Malang Raya Sepakat Ajukan PSBB, Begini Tahapan Panjangnya
Malang, IDN Times - Malang Raya akhirnya sepakat mengajukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk mengatasi pandemik corona yang masih belum terkendali. Kesepakatan tersebut tercapai setelah ada rapat koordinasi antara tiga kepala daerah di Malang Raya di Kantor Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil) Malang, Selasa (28/4). Selain membahas soal rencana penerapan PSBB di Malang Raya, rapat tersebut juga untuk memastikan bahwa tiga wilayah di Malang Raya ini memiliki persepsi yang sama dalam hal penanganan COVID-19.
1. Ada beberapa tahapan PSBB
Sebelum resmi menerapkan PSBB ada beberapa tahapan yang harus dilalui. Wilayah yang akan mengajukan PSBB tentu harus menyiapkan draft untuk disampaikan ke gubernur. Memang otoritas persetujuan PSBB memang langsung pada Kemenkes. Namun, Pemprov dalam hal ini gubernur memiliki hak untuk mengkaji draft PSBB yang diajukan sebelum diteruskan ke Kemenkes.
"Prosedurnya setelah mengajukan draft, maka Pemprov akan memanggil forkopimda wilayah yang mengajukan PSBB untuk rapat lanjutan. Masing-masing wilayah akan diminta mempresentasikan perkembangan kasus COVID-19 di wilayah mereka berdasarkan Permenkes No 9 tahun 2020," terang Kadiskominfo Jatim, Benny Sampirwanto, Selasa (28/4) malam.
2. Ada sinkronisasi aturan
Setelah melakukan presentasi, maka akan dilakukan sinkronisasi aturan. Semua Perbup dan Perwali merujuk kepada Pergub. Sinkronikasi dilakukan agar semua aturan sesuai dan tidak ada yang bertentangan. Setelah itu akan dievaluasi apakah pengajuan PSBB sudah sesuai dengan aturan Permenkes No 9 tahun 2020. Syarat yang harus dipenuhi adalah jumlah kasus, kematian, kaitan epidemologis, dan penyebaran kasus. Kalau skoring secara keseluruhan sudah mencapai 8 maka layak PSBB.
"Sementara kalau masih 6 atau 7 maka bisa PSBB, tetapi bisa juga tidak," tambah Benny.
3. Akan segera ajukan ke gubernur
Setelah terjadi kesepakatan di antara tiga kepala daerah di Malang Raya, maka Bakorwil akan segera berkomunikasi dengan Pemprov Jatim. Menurut Kepala Bakorwil III Malang, Syaichul Ghulam, kesepakatan tersebut akan segera diajukan kepada Pemprov. Pengajuan cepat tersebut diharapkan juga bisa mempercepat kajian dari provinsi mengenai kelayakan Malang Raya untuk penerapan PSBB.
"Tentu secepatnya akan kami sampaikan kepada gubernur. Agar bisa segera dievaluasi," katanya.
4. Berikutnya akan ikuti prosedur PSBB
Dari tiga kawasan di Malang Raya, baru Kota Malang yang sudah mengajukan PSBB. Namun, draft milik Kota Malang tidak mendapat rekomendasi dari Pemprov lantaran dinilai tak efektif jika PSBB hanya dilakukan di Kota Malang. Kini setelah tiga wilayah menyatakan komitmen untuk PSBB, maka kemungkinan mendapat rekomendasi dari Pemprov Jatim untuk diteruskan ke Kemenkes cukup besar.
"Kami akan fasilitasi apa yang menjadi tekad dari tiga kepala daerah ini," pungkasnya.
