Mantan Napiter Sangat Berpotensi Direkrut Lagi, Salah Siapa?
Ilustrasi terorisme. IDN Times/Sukma Shakti
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Surabaya, IDN Times - Melalui laporan Institute for Policy Analysis of Conflict (IPAC), pengamat terorisme Sidney Jones menyampaikan bahwa terpidana terorisme yang sudah bebas sangat berpotensi direkrut kembali oleh kelompok radikal lainnya. Tidak menutup kemungkinan mereka yang sudah mengikuti program deradikalisasi justru akan terjerumus ke jalan terorisme lagi.
Paling tidak, ada dua alasan mengapa mantan narapidana terorisme kerap menjadi objek utama perekrutan kelompok radikal, yaitu kemampuan mereka yang sudah teruji di medan "jihad" serta bagaimana mereka memperjuangkan ideologinya.
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Komjen Pol Suhardi Alius, tak menampik laporan tersebut. Menurutnya, kasus terorisme di MH Thamrin Jakarta, bom Samarinda, dan bom Cicendo adalah peristiwa yang didalangi oleh mantan narapiana terorisme.
"Kasus bom tersebut dilakukan oleh mereka yang pernah dipenjara karena aksi terorisme," kata Suhardi saat dihubungi IDN Times. Jamaah Ansharut Daulah (JAD) adalah contoh kelompok terorisme yang dibangun oleh para narapidana bahkan dikendalikan dari balik jeruji besi oleh Aman Abdurrahman.
1. Adakah yang salah dengan program deradikalisasi?
IDN Times/Sukma ShaktiAnalisis tersebut juga ditanggapi oleh Ali Fauzi, mantan narapidana terorisme. Menurutnya, kejadian terorisme akan selalu menjadi alasan berbagai pihak untuk menilai bahwa program deradikalisasi belum optimal. "Padahal, saya pikir program deradikalisasi yang ditangani BNPT sudah bagus ya. Tapi perlu ada sinergi dengan departemen lain, sehingga BNPT tidak sendiri. Menurut saya peran Kemenag kurang, padahal mereka memiliki tujuan untuk mengubah mindset atau fikroh. Begitu pula Kemenag di kabupaten dan provinsi. Yang saya lihat malah ada kemunduran," terang Ketua Lingkar Perdamaian itu.
Sementara, Suhardi menyangkal bila BNPT dikatakan tidak merangkul kementerian lain. Sejak dilantik sebagai Kepala BNPT pada 20 Juli 2016, Suhardi telah melibatkan 36 kementerian/lembaga dalam upaya pemberantasan tindak pidana terorisme. Bahkan, melalui Surat Keputusan Menko Polhukam Nomor 42 Tahun 2018, BNPT diizinkan membentuk Tim Sinergitas dengan kementerian/lembaga.
"Awalnya koordinasi sinergisitas antar kementerian/lembaga ini melibatkan 17 kementerian/lembaga sebagai anggota dari 4 kementerian koordinator. Namun selanjutnya bertambah menjadi 27 kementerian/lembaga, kemudian menjadi 34 kementerian/lembaga, dan terakhir di akhir tahun 2017 menjadi 36 kementerian/lembaga," ujar dia.
2. Taqiyyah, tantangan terbesar deradikalisasi
IDN Times/Afriani SusantiTaqiyyah atau pernyataan palsu menjadi tantangan terbesar bagi program deradikalisasi. Di hadapan petugas, mereka mengaku sudah tidak menganut paham radikal lagi. Sejatinya, hasrat mereka untuk membunuh yang tidak sependapat sangat besar. Menurut Ali Fauzi, selama ini JAD berhasil mengelabui petugas karena praktik taqiyyah mereka sudah sangat terlatih.
Termasuk pernyataan Aman Abdurrahman yang mengutuk insiden bom Surabaya karena melibatkan istri dan anak-anaknya. "Ya itu taqiyyah juga kalau menurut saya. Ya mereka saja dari dulu sudah ingin bawa anak-istri berbondong-bondong ke Suriah. Saya tegaskan itu taqiyyah karena sudah bukan sekali dua kali Aman kayak begitu," sambut Ali.
Menyiasati strategi tersebut, Suhardi menekankan pentingnya kerja sama lintas kementerian/lembaga supaya pemahaman radikal para narapidana benar-benar terhapuskan. "Di situlah kembali saya tekankan perlunya kerjasama antar instansi. Sesudah napiter bebas, kembali ke masyarakat, siapa yang memonitor mereka? Kan unit yang paling dekat di masyarakat ada dalam struktur pemerintahan daerah. Kemendagri juga perlu mengawasi,".
Hingga saat ini, sekurangnya sudah ada 600 mantan narapidana terorisme yang telah berbaur dengan masyarakat setelah bebas dari masa tahanan.
Baca Juga: Disebut Sarang Radikalisme, UB: Kami Kobarkan Islam Cinta Tanah Air
3. Suhardi minta masyarakat aktif membantu program deradikalisasi pemerintah
IDN Times/Ardiansyah FajarSelain pemerintah, mantan Kabareskrim Mabes Polri itu meminta supaya masyarakat aktif terlibat dalam program deradikalisasi. Pasalnya, mereka adalah pihak yang berinteraksi langsung dengan eks narapidana terorisme.
“Yang paling penting peran serta masyarakat. Kalau melihat ada konten bermuatan radikal, atau tulisan tokoh yang berkaitan dengan organisasi yang dilarang, laporkan ke pihak berwajib,” tutup Suhardi.
Baca Juga: Aksi Pembakaran Bendera Tauhid Bisa Timbulkan Radikalisme Baru
