Malang, IDN Times - Wakil Presiden Republik Indonesia KH Ma'ruf Amin memastikan bahwa pemerintah akan terus menaruh perhatian terhadap ancaman radikalisme. Dia juga meminta agar lembaga pendidikan turut aktif melakukan upaya deradikalisasi.
Selain itu, Ma'ruf Amin juga menyinggung soal sistem khilafah yang tidak bisa berkembang di Indonesia. Hal itu disampaikan Ma'ruf Amin saat menghadiri Dies Natalis ke-39 Universitas Islam Malang, Rabu (27/11).
Ma'ruf Amin menganggap bahwa radikalisi merupakan sebuah ancaman bagi Indonesia. Untuk itu, perlu adanya tindakan preventif, baik untuk pencegahan hingga pemberantasan.
Namun demikian, Ma'ruf menyebut bahwa proses deradikalisasi harus dilakukan secara terus-menerus dan tidak bisa hanya saat-saat tertentu saja.
"Saya meyakini bahwa deradikalisasi harus dimulai dari hulu hingga hilir. Termasuk dari lembaga pendidikan untuk meningkatkan imun bagi masyarakat," jelasnya.
Lebih jauh, pria yang juga menjabat sebagai Ketua MUI itu menyebut bahwa lembaga pendidikan memiliki peran penting. Utamanya untuk memerangi radikalisme. Sebab, pendidikan, terutama sektor dasar memiliki peran penting dalam membangun karakter seseorang.
"Harus dilakukan dari tingkatan paling rendah yakni PAUD hingga perguruan tinggi," tambahnya.
Di sisi lain, Ma'ruf Amin menyebut bahwa saat ini masih banyak beredar narasi-narasi kebencian. Bahkan, hal itu kerap muncul di tempat ibadah. Hal inilah yang terkadang memicu perselisihan dan semakin memberi jalan bagi radikalisme untuk berkembang.
Ia menambahkan bahwa sebagai umat beragama, kekerasan dalam bentuk apapun tidak boleh ada dalam tatanan kehidupan.
"Harusnya narasi perdamaian, kerukunan, patriotisme, dan nasionalisme yang perlu dimasukkan dalam kajian-kajian," sambungnya.
Dalam akhir pidatonya, Ma'ruf Amin menegaskan bahwa NKRI merupakan susuatu yang final. Tidak bisa diganggu oleh siapapun. Ia menyebut, jika ada pihak-pihak yang ingin mengubah hal itu, maka mereka akan berhadapan langsung dengan kader-kader pembela bangsa.
"Bagi saya NKRI sudah final harga mati. Tidak boleh diganti oleh apapun termasuk yang banyak disebut yakni khilafah," terangnya.
Terlepas dari itu, Ma'ruf Amin menilai bahwa alasan sistem khilafah tertolak di Indonesia adalah karena tidak sesuai kesepakatan. Sebab, Indonesia dibangun atas dasar kesepakatan dengan Pancasila sebagai dasar negara. Sehingga ketika ada sistem lain yang mencoba masuk, maka secara otomatis akan mendapat penolakan.
"Pendahulu kita punya kesepakatan bahwa negara ini berbentuk republik. Jadi kenapa khilafah tertolak, karena memang tidak sesuai kesepakatan," tandasnya.